Author: Admin 21
-

Perhatian! Jokowi Bebaskan PPN Atas 11 Jenis Sembako Ini
Pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas 11 jenis sembako. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 49/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/ atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu […]
-

Pemberian Intensif Pajak Resmi Diperpanjang, Gratis PPN untuk Emas Batangan
Intensif pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipastikan akan mempertahankan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan PP Nomor 49 Tahun 2022 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). […]
-

WP Punya 2 Usaha, Boleh Lakukan Pembukuan dan Pencatatan Sekaligus?
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali bahwa penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi berlaku atas satu entitas yang sama. Maksudnya, jika seorang wajib pajak dengan satu NPWP memiliki beberapa usaha sekaligus maka pelaksanaan pembukuan atau pencatatannya berlaku untuk satu NPWP tersebut. Pelaksanaan pembukuan dan pencatatan tidak bisa dilakukan bersamaan untuk beberapa usaha yang […]
-

Begini Beberapa Pengaturan Soal Penyidikan Pajak dalam PP 50/2022
Pemerintah telah menerbitkan PP 50/2022 sebagai salah satu aturan pelaksanaan UU KUP s.t.d.t.d UU HPP. Salah satu aspek yang diatur terkait dengan penyidikan. Pengaturan dalam PP 50/2022 menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (15/12/2022). Penyidik melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KUP jika terjadi tindak pidana di bidang perpajakan dan diperoleh bukti permulaan. Adapun […]
-

Dua Kali Mangkir Tanpa Alasan Jelas, Oknum Pajak Bisa Langsung Jadi Tersangka
Peringatan kepada oknum masyarakat yang suka menimbun dosa pajak. Kini, pemerintah bisa menetapkan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan bila terus mangkir dalam pemeriksaan. Ini tertuang dalam aturan turunan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yaitu Peraturan Pemerintah (PP) no 50 tahun 2022 yang baru terbit awal bulan ini. Dalam pasal 61 ayat (1), tertulis, […]
WA only