Author: admin04
-

Bea Cukai menyebut PMK pembebasan bea masuk untuk barang rusak masih berlaku
JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan, atau Penyusutan Volume dan/atau Berat dan Penanganan Selisih Berat dan/atau Volume Barang Impor Curah. Meski begitu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengatakan, PMK No. 147 tahun 2007 tentang Pembebasan atau […]
-

Optimalkan Penerimaan Negara Lewat RUU Profesi Penilai
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Penilai saat ini masih dibahas. RUU ini akan sangat penting bagi upaya penyelamatan aset negara dan sektor keuangan lainnya. RUU Profesi Penilai akan mampu mengoptimalkan pemasukan negara dari sektor pajak. Bahkan, pemerintah daerah pun akan ikut memperoleh manfaat dengan keberadaan penilai. Sebagai contoh adalah keberadaan profesi penilai terkait pajak […]
-

Menperin Usulkan Industri Karet Dihapus dari DNI
JAKARTA — Kementerian Perindustrian mengusulkan penghapusan Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk industri karet. Hal itu guna bisa memikat investor menanamkan modalnya di industri tersebut. “Kalau dari perindustrian ada terkait dengan karet,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa (13/11). Airlangga mengatakan, revisi DNI akan melonggarkan investasi untuk industri serbuk karet […]
-

Tata Cara Pembayaran Pajak dan STNK Menggunakan e-Samsat
Polda Metro Jaya bersama dengan Pemprov DKI, Jasa Raharja, dan Bank DKI meresmikan sistem samsat digital (e-Samsat). Dengan sistem ini nantinya masyarakat tidak perlu lagi melakukan pembayaran perpanjangan pajak dan STNK. “Selain itu, program ini merupakan upaya kita dalam mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk meningkatkan layanan kepada warga DKI Jakarta dan sekitarnya,” kata […]
-

Kanwil DJP Jateng II Raup Rp 534 M dari UMKM
SOLO – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah (Jateng) II mencatat jumlah wajib pajak UMKM bertambah setelah pajak penghasilan (PPh Final) diturunkan. Penurunan pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan yang mulai […]
WA only