Author: admin04

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi menunda penerapan pajak e-commerce hingga Februari 2026. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. “(Sampai) Februari 2026 (penundaannya),” ujar Bimo kepada awak media di Jakarta, Kamis (9/10). Seperti yang diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda sementara kebijakan pajak e-commerce. Pasalnya, hingga […]

Pemerintah terus menyempurnakan tindakan maupun regulasi untuk memperkecil ruang penggelapan pajak dengan menerapkan verifikasi kolaboratif yang terintegrasi terhadap data beneficial owner atau pemilik manfaat korporasi. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengemukakan bahwa pemerintah akan menggeser paradigma pelaporan beneficial owner dari self declaration menjadi verifikasi kolaboratif yang terintegrasi. Dia menilai skema self declaration oleh korporasi tidak […]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat telah berhasil mengumpulkan hampir Rp7 triliun dari para pengemplang pajak. Uang tersebut berasal dari sebagian penunggak pajak besar yang mulai memenuhi kewajibannya setelah mendapat peringatan dari otoritas pajak. “Mereka mungkin baru masuk sekarang hampir Rp 7 triliun,” kata Purbaya usai menghadiri acara Prasasti Luncheon Talk, di Jakarta, Rabu […]

Adapun dalam peluncuran Piagam Wajib Pajak di Yogyakarta pada Jumat (3/10/2025), Bimo Wijayanto mengaku telah memecat 26 pegawai karena pelanggaran disiplin berat sejak dirinya menjabat pada akhir Mei 2025. Bahkan, 13 pegawai lain masih dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik dan integritas. Tak Boleh Peras Wajib Pajak Sementara itu, Purbaya juga sudah mewanti-wanti para […]

Ekonom Aliansi Ekonom Indonesia (AEI), Talitha Chairunissa menilai Indonesia perlu lebih bijak dalam menentukan arah belanja anggaran negara di tengah tax ratio atau rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih tergolong rendah. Menurut Talitha, kondisi fiskal Indonesia saat ini bukan disebabkan oleh kekurangan anggaran, melainkan adanya indikasi “defisit prioritas” dalam kebijakan belanja negara. […]