Author: admin04
-
PTKP Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Cara Jaga Penerimaan Pajak
Pemerintah tengah mengkaji rencana penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (2/10/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan mengenai penyesuaian PTKP dilakukan bersama Kementerian Keuangan. Salah satu pertimbangan yang digunakan pemerintah ialah perkembangan inflasi. “Perbaikan angka PTKP […]
-
Sah! Himbara-LinkAja Pungut Pajak Transaksi Digital Luar Negeri
Pemerintah mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026. Sistem ini digunakan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengatakan dalam pelaksanaannya, SPP-TDLN memanfaatkan informasi dari sistem pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi […]
-
SPP-TDLN Mulai Berlaku, Perkuat Pemungutan PPN Transaksi Digital Luar Negeri
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026. Sistem tersebut menjadi mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang dan/atau jasa digital dari luar negeri di Indonesia. Ditjen Pajak menegaskan SPP-TDLN bukan merupakan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. […]
-
Coretax Tak Lagi Pakai Skema Delta, Ini Mekanisme Pembetulan SPT Terbaru
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai 1 Oktober 2026 mengubah mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam sistem Coretax DJP. Dalam mekanisme baru tersebut, skema delta yang sebelumnya digunakan untuk menghitung selisih kurang atau lebih bayar digantikan dengan skema replace atau penggantian SPT sebelumnya. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perubahan ini dilakukan untuk memberikan […]
-
Wacana PTKP dan PPh 21 DTP Belum Cukup, PPN Perlu Turun Jadi 8%
Wacana pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan memperluas insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) belum cukup untuk menggankat kesejahteraan hidup masyarakat yang masih tertekan. Maklum, pemerintah belum mengubah besaran PTKP sebesar Rp 54 juta per tahun selama satu dekade. Sementara itu, insentif PPh 21 DTP yang sebelumnya terbatas pada sektor padat karya […]
WA only