Author: admin04

Catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak menjadi alarm bagi kinerja penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui temuan tersebut sebagai bagian dari mekanisme pengawasan untuk memperbaiki tata kelola. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan temuan BPK dipandang sebagai koreksi konstruktif. “Pada prinsipnya kami memandang […]

Tarik ulur kebijakan pajak kendaraan listrik sempat memicu polemik akibat masuk dalam skema pajak daerah lewat penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. Namun, pemerintah kini justru mendorong pemberian insentif fiskal bagi kendaraan listrik melalui Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan seluruh gubernur untuk memberikan insentif […]

Wacana pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol kembali mengemuka setelah satu dekade tertunda. Rencana ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 yang menjadi bagian dari perencanaan strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2025–2030. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa pencantuman […]

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat tingkat kemenangan sengketa pajak pada 2025 hanya 37,5%, di bawah target 46%. Capaian ini mencerminkan penanganan sengketa di Pengadilan Pajak yang belum optimal. Sepanjang 2025, terdapat 14.360 perkara yang diputus, terdiri dari 12.070 banding dan 2.290 gugatan. Putusan yang mengabulkan seluruhnya mendominasi sebanyak 7.437 kasus. Sementara itu, putusan menolak terdiri […]

Rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol kembali bergulir. Calon beleid tersebut menjadi salah satu agenda regulasi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Kebijakan ini masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Perluasan Basis Pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil. Selain PPN jalan tol, RPMK tersebut juga memasukkan kebijakan pajak […]