Author: admin04
-
DJP Terapkan SPP-TDLN, Gandeng Lima Bank dan Satu Fintech
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerapkan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Lintas Negara (SPP-TDLN) pada 25 September 2026. Dalam implementasi sistem tersebut, DJP menggandeng lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial (Financial Technology /Fintech). Sebagai informasi, SPP-TDLN merupakan mekanisme untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia atas barang digital […]
-
Peraturan Baru! DJP Hapus Skema Delta dalam Pembetulan SPT
Ditjen Pajak menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-12/PJ/2026 yang merevisi PER-11/PJ/2025. Melalui beleid yang berlaku mulai 1 Oktober 2026 tersebut, DJP di antaranya mengubah ketentuan seputar pembetulan surat pemberitahuan (SPT). Perubahan yang paling signifikan ialah dihapusnya konsep delta dalam pembetulan SPT. Dengan demikian, pembetulan SPT yang dilakukan sejak 1 Oktober 2026 akan beralih menggunakan skema […]
-
Target Pajak 2027 Naik Jadi Rp2.593 Triliun, Defisit APBN Tetap 2,4%
Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati target penerimaan pajak dalam RUU APBN 2027 sejumlah Rp2.593,35 triliun. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (30/9/2026). Dalam APBN 2027, target penerimaan pajak disepakati senilai Rp2.593,35 triliun, naik Rp2 triliun dibandingkan dengan usulan awal yang diajukan pemerintah dalam nota keuangan RAPBN 2027 sejumlah Rp2.591,35 […]
-
SPP-TDLN Mulai Berlaku, DJP Tunjuk 5 Bank dan 1 Fintech
Ditjen Pajak (DJP) resmi memulai implementasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) terhitung sejak 25 September 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan saat ini sudah ada 5 bank dan 1 lembaga teknologi finansial (fintech) yang ditunjuk sebagai pihak lain. Bank dan fintech selaku pihak lain berkewajiban memungut PPN sesuai PMK 49/2026. “SPP-TDLN […]
-
RUU APBN 2027: Menteri Keuangan Bisa Audit Khusus Restitusi Pajak
Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati perincian lebih lanjut atas wewenang menteri keuangan untuk memeriksa dan mengaudit penerimaan negara pada Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Hal ini tertuang pada pasal 37 RUU APBN 2027 yang telah disepakati dalam pembicaraan tingkat I antara Banggar DPR dan pemerintah, Kamis (24/9/2026). RUU […]
WA only