Author: admin04
-

Batu Sandungan Bagi Kebijakan Pajak Karbon
Penerapan pajak karbon di Indonesia hingga kini masih belum berjalan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak karbon sejatinya dijadwalkan mulai berlaku pada 1 April 2022. Analisis Kebijakan Senior di Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadi Setiawan mengatakan, penerapan harga karbon harus mempertimbangkan […]
-

Suahasil Lantik Pejabat DJP, Minta Pahami Ekonomi dan Perilaku WP
Pelantikan 14 orang pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik perhatian publik pekan ini. Dari 14 pejabat yang dilantik tersebut, 4 di antaranya adalah pejabat eselon 2 Ditjen Pajak (DJP). Keempatnya yakni Agung Krisdiyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur […]
-

Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Final
Pemerintah mengeksekusi persiapan tahap akhir Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN). Bersamaan dengan itu, aturan pelaksana implementasi SPP TDLN yang melibatkan anak usaha BUMN yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara juga akhirnya dirilis ke publik. Aturan pelaksana dari Peraturan Presiden (Perpres) No.68/2025 ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.49/2026 tentang Tata Cara […]
-

Jangan Tunggu Ditagih, DJP Minta WP Segera Tindak Lanjuti Utang Pajak
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak segera menindaklanjuti tagihan pajak yang muncul, termasuk surat tagihan pajak (STP), dan tidak menunggu hingga masuk ke tahap penagihan aktif. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Gede Suarnaya mengatakan wajib pajak perlu terlebih dahulu memahami alasan penerbitan STP, mencocokkannya dengan data yang dimiliki, kemudian segera memenuhi kewajiban apabila tagihan tersebut […]
-

DJP Imbau WP Pastikan KLU di Coretax Sesuai, Ini Cara Mengeceknya
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk memastikan kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang terdaftar di coretax telah sesuai. DJP menyebut KLU yang sesuai diperlukan agar lebih mencerminkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang sebenarnya. Dengan data yang akurat dan selaras maka wajib pajak dapat melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat. “KLU yang sesuai […]
WA only