Author: admin04
-

Perburuan Dimulai! Purbaya Wajibkan Pedagang Kripto Setor Data ke Ditjen Pajak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperluas jangkauan keterbukaan informasi dengan mewajibkan Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) untuk melaporkan data transaksi dan pengguna aset kripto secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108/2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan ini ditekenan Purbaya […]
-

Gunakan NPPN pada 2026, WP Perlu Segera Sampaikan Pemberitahuan
Wajib pajak orang pribadi perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Ditjen Pajak (DJP) sejak awal tahun dalam hal hendak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) untuk menghitung penghasilan neto tahun 2026. Sebagaimana diatur dalam Pasal 450 ayat (2) PMK 81/2024, penggunaan NPPN harus diberitahukan ke DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan. “Wajib […]
-

Pembayaran Pajak Jadi Fokus Penegakan
Pemerintah berupaya mengoptimalisasi pendapatan negara melalui penguatan penegakan hukum pidana di sektor perpajakan dengan dukungan Mahkamah Agung (MA). MA telah menerbit Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Dalam beleid anyar tersebut, MA memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap pembukuan, pencatatan, dokumen, dan […]
-

Agar Tertib Administrasi Pembayaran Pajak
DEWAN Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, tax clearance yang dimaksud adalah tingkat kepatuhan perusahaan dalam hal membayar kewajiban keuangan kepada negara dan pelaporannya. “Sehingga, ada tertib administrasi dan membayar pajak sesuai kewajibannya. Tapi pengajuan RKAB tahun 2026 masih banyak perusahaan yang belum berhasil masuk ke sistem dan pengesahannya,” ungkap dia, Selasa […]
-

Kepatuhan Pajak Jadi Syarat Persetujuan Rencana Bisnis
Tax clearance atau status lunas tunggakan pajak mulai tahun 2026 bakal menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh para penambang mineral dan batubara (minerba), sebelum mendapatkan persetujuan atas Rencana Kerja dan AnggaranBiaya (RKAB). Syarat ini menjadi turunan atas implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Persetujuan Rencana […]
WA only