Author: Admin 08
-

Menyoal Rencana Relaksasi Sanksi Administrasi Pajak | Ekonomi
JAKARTA – Selain relaksasi PPh badan dari 25% ke 20%, pemerintah juga melonggarkan besaran sanksi admisnistratif bagi wajib pajak yang kurang patuh. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian yang tengah digodok pemerintah, mekanisme pengenaan sanksi dibuat fleksibel dan dibagi dalam dua aspek. Pertama, sanksi berupa bunga atas kekurangan bayar karena […]
-

Jonan Harap Perusahaan Migas Agresif Investasi dengan Insentif Pajak
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 122/PMK.03/2019 yang memberikan insentif perpajakan guna menunjang kegiatan operasi hulu migas. Diharapkan insentif tersebut dapat meningkatkan gairah investasi kontraktor migas yang beroperasi di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjelaskan pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan hanya dapat berusaha menyederhanakan regulasi. Namun realisasi investasi tergantung rencana kerja para kontraktor […]
-

Ditjen Pajak Bebaskan Penunggak Pajak Rp21 Miliar
JAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara melepaskan sandera berinisial HW, selaku pemilik toko komputer “S” di Mataram, dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram. Dia dilepaskan karena telah memenuhi syarat untuk dibebaskan menurut ketentuan yang berlaku. HW adalah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat. HW disandera (Gijzeling) karena mempunyai utang […]
-

Pajak Penghasilan Pribadi Bakal Lebih Rendah
Jakarta: Pemerintah berencana menurunkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP). Namun penurunan dilakukan dengan menyesuaikan batas besaran penghasilan wajib pajak, sehingga tarif yang dikenakan bisa jadi lebih rendah. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan aturan yang ada saat ini sudah tidak relevan. Namun perubahan ketentuan PPh OP bisa melalui Peraturan Menteri Keuangan […]
-

Siap-Siap, Pemerintah Akan Tarik Pajak Pelanggan Netflix hingga Spotify
JAKARTA, – Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen terhadap jasa dan barang tidak terlihat yang berasal dari perusahaan luar negeri seperti contoh jasa langganan Netflix hingga Spotify. Rencana ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perpajakan yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, saat ini pihaknya masih kesulitan […]
WA only