Author: Admin 02
-

Ditjen Pajak Temukan 71% Perusahaan Sawit di Sumatra Utara Berisiko Pajak Tinggi
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan hasil analisis awal terhadap kepatuhan perpajakan sektor Crude Palm Oil (CPO) di wilayah Sumatra Utara. Dari hasil uji menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI), sebanyak 71% perusahaan sawit di daerah tersebut masuk dalam kategori risiko tinggi (high risk) terhadap potensi ketidakpatuhan pajak. Temuan ini disampaikan langsung […]
-

Rasio Pajak Merosot ke 8,58%, Apindo Peringatkan Risiko Melemahnya Ekonomi
JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sampai dengan kuartal III/2025 tercatat sebesar 8,58%. Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Rasio pajak hingga kuartal III/2024 tercatat 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal III/2022 mencapai 10,9%. Ketua Umum Apindo Shinta […]
-

Cegah Pajak Daerah Ditilap Tengah Jalan, Mendagri Minta Pemda Lakukan Ini
Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing. Hal ini menjadi penting mengingat adanya rencana pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD). Dalam hal ini, dirinya menyarankan masing-masing Pemda untuk bisa memanfaatkan teknologi digital dalam setiap transaksi pembayaran pajak daerah. Dengan begitu setiap transaksi pembayaran pajak […]
-

Utang Pajak WP Lampaui Rp250 Juta, Akses Bikin Faktur Bisa Diputus
JAKARTA, Pajak (DJP) berwenang menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki utang pajak minimal Rp250 juta ke kas negara. Otoritas pajak menonaktifkan akses PKP untuk membuat faktur pajak lantaran PKP dimaksud tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sesuai dengan kriteria tertentu. “Kriteria […]
-

Airlangga Wanti-wanti Pengusaha Jangan ‘Arisan Faktur’, Akali PPh Final UMKM 0,5%
JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewanti-wanti pengusaha agar tidak mengakali insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM 0,5% dengan praktik “arisan faktur”. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM dengan omzet Rp400 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun hingga 2029. Kendati demikian, politisi Partai Golkar itu mengingatkan […]
WA only