Author: Admin 02
-
Kompens kepada Wajib Pajak Mengecil
JAKARTA. Kompensasi yang dibayar pemerintah kepada wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak maupun kemenangan sengketa pajak, menyusut. Penurunan ini, seiring perubahan mekanisme penghitungan bunga yang diterapkan pemerintah. Penurunan tersebut tercermin dari realisasi pembayaran imbalan bunga kepada wajib pajak. Imbalan bunga merupakan kompensasi yang diberikan pemerintah ketika wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan pembayaran pajak atau […]
-
Sulit Ditagih, Piutang Pajak Tambah Gemuk
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti lemahnya pelaksanaan penagihan aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini menyebabkan saldo piutang perpajakan terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025, BPK mencatat saldo piutang perpajakan DJP terus meningkat dari […]
-
Cara Buat Bukti Potong Non-Resident (BPNR) di Coretax DJP
PAJAK penghasilan (PPh) tidak hanya menyasar penghasilan dari wajib pajak dalam negeri (WPDN). Lebih luas dari itu, wajib pajak luar negeri (WPLN) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia juga turut dikenakan PPh. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN dari Indonesia, UU PPh menganut 2 sistem pengenaan PPh. Pertama, pemenuhan sendiri (self assessment) kewajiban […]
-
Tax Buoyancy RI Cetak Rekor, Pengamat Ingatkan Risiko Beban Pajak Naik
JAKARTA. Kenaikan tax buoyancy Indonesia ke level tertinggi dalam sejarah memunculkan beragam pandangan. Di satu sisi, indikator tersebut mencerminkan membaiknya kualitas penerimaan pajak. Namun, di sisi lain, kalangan pengamat mengingatkan bahwa lonjakan tax buoyancy tidak selalu menjadi sinyal positif apabila didorong oleh intervensi otoritas pajak untuk mengejar target penerimaan. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis […]
-
Dirjen Pajak Bidik ‘Shadow Economy’, Nilainya Ribuan Triliun
Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) bakal membidik perpajakan dari aktivitas ekonomi bayangan (shadow economy) seperti sektor informal dan ekonomi bawah tanah (underground economy), termasuk berupaya untuk membidik ekonomi ilegal. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam upaya memperluas basis perpajakan di Indonesia dan menerapkan prinsip keadilan, sektor informal juga akan dikenakan pajak. “Tentu […]
WA only