Author: Admin 02
-
DJP Akan Perbaiki Semua Bug Coretax, Paling Lambat Juli 2025
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengaku sudah memiliki roadmap perbaikan coretax administration system. Dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan perbaikan coretax system akan berfokus pada perbaikan bugs dalam aplikasi, migrasi data, dan pengembangan infrastruktur. “Kami di coretax ini meng-organize 21 proses bisnis inti, 3 sudah selesai terkait dengan bugs dan error yang ada. Masih ada 18 proses bisnis yang lain kami […]
-
Kinerja APBN Maret 2025: Pajak Turun 18% saat Belanja Naik Tipis, Tren Masih Kuat?
JAKARTA. Defisit APBN Maret 2025 tercatat sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43%. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada 2025 defisit sudah terjadi sejak bulan pertama karena dipengaruhi perlambatan kinerja penerimaan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi terbaru anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yakni per 31 Maret 2025 dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI, […]
-
Pemeriksaan Pajak Dipercepat, Waktu Klarifikasi WP Kini Lebih Singkat
JAKARTA. Kementerian Keuangan mempercepat jangka waktu pemeriksaan pajak, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025. Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa dalam PMK 15/2025, jangka waktu pemeriksaan reguler dipersingkat dari maksimal 12 bulan menjadi maksimal 6 bulan. Sementara itu, waktu pemeriksaan wajib pajak grup dan transfer pricing dipangkas […]
-
Optimalkan Sistem Blokir Otomatis, DJP Masih Harmonisasi Peraturan Ini
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) akan merevisi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Terkait Akses Kepabeanan untuk mengoptimalkan penerapan automatic blocking system (ABS). Revisi PER-24/PJ/2017 bertujuan untuk mengoptimalkan mekanisme ABS berbasis data utang pajak telah tertulis dalam Laporan Kinerja DJP 2023. Proses revisi itu kini sedang dalam tahap harmonisasi sebagaimana tercantum dalam […]
-
DJP Hapus Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan 2024 untuk Orang Pribadi sampai 11 April 2025
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP hapus sanksi telat lapor SPT Tahunan 2024 untuk wajib pajak orang pribadi. Keputusan hapus sanksi telat lapor SPT Tahunan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, melalui Kepdirjen Pajak tersebut DJP memberikan relaksasi bagi wajib pajak […]