Author: Admin 02
-
Batas Waktu Sampai 2027, Ditjen Pajak Genjot Pemeriksaan Peserta Tax Amnesty
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggencarkan klarifikasi kepada wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II yang dinilai belum mengungkapkan seluruh harta maupun yang gagal memenuhi komitmen repatriasi. Waktu yang tersisa untuk melakukan klarifikasi tersebut tinggal setahun lebih lagi atau sampai tahun 2027. Inilah yang menjadi alasan mengapa […]
-
Soal Pemeriksaan Peserta Tax Amnesty, Ditjen Pajak: yang Jujur Tak Perlu Khawatir
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan pesan menenangkan di tengah gencarnya pengawasan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa wajib pajak yang merasa telah mengungkapkan seluruh hartanya dengan jujur, untuk tidak perlu resah dengan […]
-
Komisi XI: Desa Harus Kelola Kopdes dengan Benar Agar Ekonomi Merata
JAKARTA. Komisi XI DPR meminta pemerintah desa agar memanfaatkan dan memperkuat peran koperasi desa (kopdes) supaya ekonomi di desa bisa berkembang lebih baik dan optimal. Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin mengatakan penggunaan dana desa tahun ini diubah prioritasnya untuk mendukung pembangunan Kopdes Merah Putih. Nanti, aset yang dibangun dari Kopdes akan menjadi milik desa […]
-
Tax Ratio 2027 Dipatok 10,5%, Pemerintah Andalkan Windfall Tax dan Pajak Digital
JAKARTA. Pemerintah menargetkan rasio penerimaan perpajakan pada 2027 berada di kisaran 10,02% hingga 10,50% terhadap produk domestik bruto (PDB). Target tersebut tercantum dalam Buku II Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dan menjadi bagian dari sasaran makro pembangunan tahun depan. Target itu menunjukkan pemerintah tetap menjaga ambisi penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi global […]
-
Sudah Berlaku 1 Dekade, DJP Belum Berencana Revisi Batas PTKP
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) belum berencana merevisi batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sudah berlaku selama 10 tahun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan batasan PTKP masih mengacu pada PMK 101/2016. Menurutnya, DJP tidak akan berburu-buru merevisi PTKP karena dapat memengaruhi basis pajak. “Jadi kami harus hati-hati sekali,” katanya, dikutip pada Rabu (6/5/2026). Bimo menuturkan […]
WA only