Author: Admin 02

  • 75% Program Pembangunan Dibiayai Pajak, Masyarakat Diminta Kesadarannya

    75% Program Pembangunan Dibiayai Pajak, Masyarakat Diminta Kesadarannya

    Bogor. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto buka suara soal tantangan dalam mengumpulkan pajak. Salah satunya terkait kesadaran masyarakat membayar pajak sebagai wujud peran serta dalam pembangunan. Apalagi sekitar 75% program pembangunan dibiayai penerimaan pajak. Bimo pun meminta masyarakat memahami kondisi tersebut. “Kebermanfaatan perpajakan dan peran perpajakan terhadap pembangunan ini dirasakan masih rendah, kesadaran masyarakat untuk […]

  • Pajak Pedagang Online di Empat Marketplace Mulai Berlaku 1 Oktober

    Pajak Pedagang Online di Empat Marketplace Mulai Berlaku 1 Oktober

    Bogor. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang online melalui empat marketplace. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan menyasar 4 marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan aspek kondisi ekonomi masyarakat. “Terkait dengan PPh Pasal 22 […]

  • WP GloBE Harus Registrasi via Coretax, Paling Lambat Besok

    WP GloBE Harus Registrasi via Coretax, Paling Lambat Besok

    JAKARTA. Wajib pajak badan yang merupakan anggota dari grup perusahaan multinasional tercakup GloBE memiliki waktu hingga akhir bulan ini untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak GloBE. Dalam hal tahun pengenaan GloBE pertama dari grup perusahaan multinasional adalah pada 2025, entitas konstituen dari grup tersebut perlu melakukan penambahan status sebagai wajib pajak GloBE pada akhir bulan […]

  • Ramai Wacana Ubah Batas Defisit APBN, DPR: Masih Dikaji

    Ramai Wacana Ubah Batas Defisit APBN, DPR: Masih Dikaji

    JAKARTA. Wakil Ketua Komisi XI DPR Muhammad Hekal menegaskan usulan untuk mengubah batas defisit APBN sebesar 3% terhadap PDB belum menjadi konsensus Komisi XI DPR. Hekal mengatakan usulan tersebut muncul dari masukan para pakar dalam pembahasan RUU Keuangan Negara. Menurutnya, masukan tersebut juga masih perlu dikaji lebih lanjut. “Ini menjadi usulan yang muncul dari para […]

  • UU APBN 2027 Beri Wewenang Audit Restitusi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    UU APBN 2027 Beri Wewenang Audit Restitusi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    JAKARTA. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau audit penerimaan negara, termasuk audit khusus dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 37 UU APBN 2027. Adapun tata cara pelaksanaan pemeriksaan dan/atau audit tersebut akan diatur lebih lanjut melalui […]

WhatsApp WA only