Author: Admin 02
-
Pemerintah Perpanjang Pengenaan BMTP atas Impor Produk Benang Ini
JAKARTA. Pemerintah memperpanjang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk benang selain benang jahit dari serat stapel sintetik dan artifisial seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 46/2023. Pemerintah akan melanjutkan pengenaan BMTP atas impor produk benang selain benang jahit dari serat stapel sintetik dan artifisial, yang sebelumnya diatur dalam PMK 56/2020. […]
-
Soal Penghapusan Fasilitas Pembebasan PPN, Sri Mulyani Tegaskan Ini
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan terhadap saran yang disampaikan World Bank, yakni desakan agar pemerintah Indonesia menghapus fasilitas pembebasan PPN. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (10/5/2023). World Bank menilai penghapusan fasilitas pembebasan PPN bisa mendorong optimalisasi penerimaan pajak. Hal tersebut sebenarnya juga diamini oleh Sri Mulyani. […]
-
Luhut Bilang 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Bayar Pajak, DJP Usut!
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjuti temuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait dugaan 9 juta hektare (Ha) lahan perkebunan sawit belum membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang […]
-
Penerimaan pajak DJP Suluttenggomalut mencapai 34,48 persen
Manado. Realisasi penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Maluku Utara (Suluttenggomalut) hingga April 2023 mencapai 34,48 persen. “Target penerimaan pajak DJP Suluttenggomalut tahun 2023 sebesar Rp14,11 Triliun dan terealisasi mencapai 34,48 persen atau sebesar Rp4,86 Triliun,” kata Kakanwil DJP Suluttenggomalut Arif Muhamudin Zuhri, di Manado, Senin. Arif mengatakan pencapaian […]
-
Bursa Karbon Mulai September, Sri Mulyani Bicara Pajaknya!
Jakarta. Aktivitas perdagangan bursa karbon di Indonesia akan dimulai pada September 2023 mendatang, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merampungkan regulasinya pada Juni 2023. Seiring dengan dimulainya perdagangan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum tentu pajak karbon langsung diterapkan. Sebab, ia mengatakan, banyak faktor yang akan menentukan pemberlakuannya. “Masih kita lihat bersama-sama nanti,” kata Sri […]