Author: Admin 02

Bogor. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) belum tentu akan terjadi di tahun 2024 mendatang. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP, Ihsan Priyawibawa mengungkapkan, kinerja konsumsi terus mengalami peningkatan. Kemajuan ini memungkinkan penerimaan negara dari sisi PPN. Meski demikian, Kemenkeu belum berencana untuk menaikkan besaran PPN dalam […]

JAKARTA. Hingga akhir Agustus 2023, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.418,5 triliun atau sekitar 70% dari target pada tahun ini. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono optimistis penerimaan pajak tahun ini akan terlampaui. Menurut perhitungan Prianto, penerimaan pajak hingga akhir tahun nanti akan mencapai Rp 2.127,75 triliun. Artinya, jumlah tersebut setara dengan 105,27% […]

Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mendorong pemerintah meningkatkan sistem administrasi pajak dengan memperkuat digitalisasi. Harapannya, pembayaran dan penerimaan pajak lebih efektif, efisien dan akuntabel guna kepentingan pembangunan Indonesia. Dekan FEB UI Teguh Dartanto mengatakan isu mengenai pajak sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, FEB UI mendukung […]

Bogor. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan kebijakan perpajakan pada 2024 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi, sehingga dapat bertahan di tengah berbagai tantangan. “Kebijakan umum perpajakan di 2024 diarahkan untuk transformasi ekonomi agar bisa terus berjalan di tengah berbagai tantangan,” kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa, dilansir Antara, Selasa, 26 September […]

JAKARTA. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu menyatakan telah mengevaluasi setidaknya 80 rancangan perda (raperda) pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang disampaikan pemda. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sandy Firdaus mengatakan evaluasi raperda PDRD dilaksanakan berdasarkan UU 1/2022 dan PP 35/2023. Dalam hal ini, Kemenkeu diberi kewenangan untuk mengevaluasi kesesuaian raperda PDRD dengan kebijakan […]