Author: Admin 02
-
Setoran PPh dari Program Tax Amnesty II Rp 34 Triliun
JAKARTA. Batas waktu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak alias Tax Amnesty Jilid II tinggal dua hari lagi. Wajib pajak masih punya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, hingga Senin (27/6), Tax Amnesty II telah diikuti oleh 145.449 wajib pajak dengan 178.496 surat keterangan. Nilai harta bersih yang diungkap, mencapai […]
-
Maju Mundur Penerapan Pungutan Pajak Baru
Pemerintah menunda kebijakan pajak karbon hingga cukai plastik dan minuman berpemanis. JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebagian kebijakan, memang mulai diimplementasikan. Namun, ada beberapa kebijakan terutama pengenaan tarif pajak baru, yang belum jelas kapan implementasinya dilakukan, bahkan ada juga yang sudah pasti dibatalkan. Teranyar, pemerintah memutuskan untuk […]
-
Target Setoran PPh Badan 2022 Bisa Menembus Rp 458 Triliun
JAKARTA. Proses pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun ini mulai sudah membawa berkah bagi penerimaan pajak ke kas negara. Salah satunya berasal dari pajak penghasilan (PPh) yang dibayarkan oleh badan usaha alias PPh badan. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan PPh Badan hingga akhri 31 Mei 2022 melonjak 127,5% secara tahunan. Penerimaan jenis pajak tersebut total mencapai Rp […]
-
Dampak Pajak, Jumlah Rekening Lender Ritel Turun
JAKARTA. Penerapan pajak penghasilan (PPh) ke lender financial technology (fintech) menurunkan minat investor ritel untuk memberikan pendanaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Mei 2022 rekening lender bertambah 13.171. Tambahan jumlah rekening tersebut lebih kecil dibanding posisi bulan April yang mampu mencatat sebesar 13.955.Namun, outstanding pinjaman per Mei 2022 tetap terus melanjutkan peningkatan di angka 3,85% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi […]
-
Insentif Kawasan Berikat Distop 1 Juli 2022
JAKARTA. Pemerintah resmi menghentikan insentif tambahan bagi perusahaan yang menerima fasilitas kawasan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), pada akhir Juni 2022. Alhasil, mulai Juli 2022, perusahaan tak akan lagi menerima insentif tambahan tersebut. Aturan baru ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.04/2022 yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 8 Juni 2022. […]