Author: Admin 02
-

Pakai e-Bupot 21/26, DJP: Nama Penandatangan Wajib Diisi Dulu
JAKARTA. Pengguna e-bupot 21/26 wajib mengisi nama penandatangan sebelum membuat bukti pemotongan pajak. Dalam Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26, untuk mendaftarkan nama penandatangan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, pengguna dapat menggunakan submenu Penandatangan pada menu Pengaturan. “Nama penandatangan wajib diisi sebelum membuat bukti potong,” tulis DJP, dikutip pada Selasa (23/1/2024) DJP […]
-

Cara Aktivasi dan Akses e-Bupot 21/26 di DJP Online
PEMERINTAH mengubah beragam skema penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Sehubungan perubahan tersebut, Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan PER-2/PJ/2024. Beleid tersebut mengatur kembali ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan (bupot) PPh Pasal 21/26 serta SPT Masa PPh 21/26. Bersamaan dengan dirilisnya PER-2/PJ/2024, DJP mulai memperkenalkan aplikasi e-bupot […]
-

Inilah Rincian Pajak dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Produk hukum itu merupakan turunan dari telah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum […]
-

Soal Efektivitas Pemda Beri Diskon Pajak Hiburan, Begini Analisisnya
JAKARTA, Pasal 101 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) telah memberikan ruang bagi pemda memberikan insentif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan tertentu. Director of DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji mengatakan pemda memiliki ruang untuk memberikan insentif PBJT jasa hiburan jika dirasa perlu sesuai […]
-

Di Bawah PTKP atau Nihil karena Tarif 0%? Bupot PPh 21 Tetap Dibuat
JAKARTA. Pemotong pajak tetap harus membuat bukti pemotongan (bupot) PPh Pasal 21 meskipun jumlah penghasilan pegawai di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Ditjen Pajak (DJP) kembali menegaskan kewajiban itu melalui Perdirjen Pajak No. PER-2/PJ/2024. Melalui Pasal 3 ayat (2) PER-2/PJ/2024, DJP memerinci kondisi yang mengharuskan pemotong pajak tetap membuat bupot PPh Pasal 21. Kondisi […]
WA only