Author: Admin 02
-

Terima 848.755 SPT Tahunan, DJP Sampaikan Ini ke WP yang Belum Lapor
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mencatat telah menerima 848.755 SPT Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 hingga 17 Januari 2024. Melalui media sosial, DJP terus mengimbau wajib pajak segera menyampaikan SPT Tahunan. Penyampaian SPT Tahunan juga dapat dilakukan secara mudah melalui DJP Online. “#KawanPajak dapat melaporkan SPT Tahunan melalui http://pajak.go.id,” bunyi cuitan akun X @DitjenPajakRI, Selasa (23/1/2024). […]
-

Bukan Ditunda, Ini Penjelasan Airlangga Soal Pajak Hiburan 40%
JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa batas bawah tarif pajak hiburan 40% tidak ditunda dan tetap berlaku namun dengan beberapa ketentuan. Airlangga menekankan bahwa Undang-Undang (UU) No. 28/2009 sudah dicabut dan digantikan dengan UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dengan demikian, pengusaha tetap harus menjalankan aturan […]
-

Cegah Salah Lapor atau Denda dengan Baca Panduan Pajak UMKM Ini
JAKARTA. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan merespons kebutuhan sektor ini dengan merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023 (PMK 164/2023). PMK ini bertujuan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan terkait Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM. Bagi UMKM dengan penghasilan bruto tertentu, diberikan […]
-

Pengusaha Kekeh Gunakan Tarif Pajak Lama terhadap Karaoke hingga Spa
JAKARTA, Kalangan pengusaha bersikukuh masih akan menjalankan kewajiban pembayaran pajak hiburan sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Padahal pemerintah sudah memberlakukan Surat Edaran (SE) Nomor 900. 1 . 1 3. 1 /403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu […]
-

Kenaikan Tarif Pajak Progresif Tidak Berpengaruh Terhadap Penjualan Motor dan Mobil
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menaikkan tarif progresif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,5% untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024. Penerapan kenaikan pajak tersebut akan berlangsung mulai tahun 2025 mendatang. Dengan aturan baru tersebut, pemilik kendaraan kedua akan dikenakan pajak kendaraan bermotor sebesar 3% dari […]
WA only