Author: Admin 02

  • Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi

    Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi

    Nusa Dua, Ba Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali. “Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang […]

  • 12,5 Juta Wajib Pajak Belum Memadankan NIK-NPWP

    12,5 Juta Wajib Pajak Belum Memadankan NIK-NPWP

    JAKARTA. Wajib pajak kembali diimbau untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tercatat masih ada 12,5 juta NIK yang belum dipadankan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, sudah ada sekitar 59,88 juta NIK yang berhasil dipadankan dengan NPWP hingga akhir 2023. Angka ini setara 82,63% dari […]

  • Contoh PPh Pasal 21 Jasa Bukan Pegawai yang Mempekerjakan Orang Lain

    Contoh PPh Pasal 21 Jasa Bukan Pegawai yang Mempekerjakan Orang Lain

    JAKARTA. Lampiran PMK 168/2023 memuat contoh penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa. Adapun dalam pemberian jasa itu, bukan pegawai mempekerjakan orang lain dan/atau melakukan penyerahan material. Penghitungan besarnya PPh Pasal 21 terutang menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% dari jumlah bruto penghasilan […]

  • Begini Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Imbalan Jasa

    Begini Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Imbalan Jasa

    JAKARTA, Lampiran PMK 168/2023 memuat contoh penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk bukan pegawai. Salah satunya adalah contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas imbalan jasa. Penghitungan besarnya PPh Pasal 21 terutang menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan 50% dari jumlah bruto penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat […]

  • PMK 168 Bedakan PPh 21 Bukan Pegawai Jasa Katering dan Selain Katering

    PMK 168 Bedakan PPh 21 Bukan Pegawai Jasa Katering dan Selain Katering

    JAKARTA. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023 turut memuat penyesuaian ketentuan soal pengurangan penghasilan bruto guna menentukan dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai. Penyuluh Ahli Madya DJP Dian Anggraeni mengatakan penghitungan penghasilan bruto bukan pegawai pada PMK 168/2023 mengadopsi tata cara penghitungan penghasilan bruto dalam PMK 141/2015. “Pada PMK 141/2015 yang mengatur tentang jenis […]

WhatsApp WA only