Author: Admin 02
-
Kejar Penerimaan, KPP Dituntut Tindak Lanjuti Data yang akan Daluwarsa
JAKARTA, Seluruh kantor pelayanan pajak (KPP) diminta untuk segera menindaklanjuti data konkret yang akan daluwarsa. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) Dwi Astuti mengatakan berdasarkan SE-9/PJ/2023, data konkret perlu segera ditindaklanjuti dalam rangka mengamankan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan. “Surat edaran ini ditujukan untuk memberikan pedoman bagi KPP agar dapat mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas data […]
-
Catat! Penilai DJP Hanya Jalankan Penilaian Berdasar Surat Perintah
JAKARTA. Penilaian untuk tujuan perpajakan hanya dilaksanakan oleh tim penilai yang mendapatkan perintah untuk melakukan penilaian berdasarkan surat perintah penilaian. Dalam surat perintah penilaian, bakal diperinci secara jelas pegawai pajak yang diperintah serta nama wajib pajak dan objek pajak yang dilakukan penilaian. Surat perintah penilaian ditetapkan oleh kepala unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di […]
-
Ada Cara Baru Urus NPWP yang Hilang
Jakarta. Kehilangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tak perlu panik. Pasalnya tata cara mengurusnya mudah dan sangat sederhana karena bisa dilakukan secara offline maupun online. Cara terbaru jika kehilangan NPWP bisa menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Seperti diketahui mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru menggunakan NIK mulai diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. […]
-
DJP Ingatkan Pengajuan Sertel Cuma Bisa Tertulis, Tak Bisa Online
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak bahwa permohonan kembali sertifikat elektronik (sertel) hanya bisa dilakukan secara tertulis sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020. Pengajuan sertel secara tertulis disampaikan kepada KPP terdaftar. Selama pandemi Covid-19 melanda, permohonan sertel secara elektronik, termasuk melalui saluran email dan telepon, memang bisa dilakukan. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran […]
-
Pengertian dari Setiap Layanan yang Kena Retribusi Perizinan Tertentu
DESENTRALISASI fiskal menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Hal ini membuat pemerintah daerah harus menggali potensi keuangannya guna menyediakan sumber pembiayaan yang memadai. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu aspek utama dalam pembiayaan suatu daerah otonom. Selain pajak daerah, retribusi daerah turut menjadi unsur penunjang PAD. Berdasarkan […]
WA only