Author: Admin 02
-
Penerimaan Pajak di Sumut Capai Rp 20 Triliun, Ini Faktor Pendukungnya
Medan. Kinerja penerimaan perpajakan di Sumut hingga Juli 2023 mencapai Rp 20,07 triliun. Penerimaan pajak ini dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II. “Hingga Juli 2023, kinerja penerimaan pajak telah mencapai Rp 20,07 triliun, sudah mencapai 59,81 persen dari target Rp 33,56 triliun,” ungkap Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut sekaligus Kakanwil DJPb Sumut Syaiful, […]
-
Investasi Peserta Tax Amnesty Jilid II di SBN Baru Rp 8 T
Jakarta. Para wajib pajak yang menjadi peserta program pengungkapan sukarela (PPS) masih minim yang menempatkan hartanya, termasuk harta yang ada di luar negeri, ke dalam surat berharga negara (SBN). Padahal, berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 peserta PPS wajib menginvestasikan harta bersihnya ke Indonesia melalui sektor hilirisasi sumber daya alam (SDA), energi […]
-
Ada RPP Insentif PPh Atas Penempatan DHE SDA, BKF Jamin Bakal Menarik
JAKARTA. Pemerintah terus menggodok rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) pada instrumen moneter/keuangan tertentu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan insentif pajak RPP ini kurang lebih sama dengan insentif atas penempatan DHE SDA pada instrumen deposito, sebagaimana […]
-
Diskon Pajak Disiapkan Bagi Eksportir Simpan Dolar di RI
Jakarta. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu buka-bukan terkait kucuran insentif fiskal baru yang bakal diberikan pemerintah terhadap para eksportir yang patuh ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE. Insentif di bidang perpajakan itu nantinya akan termuat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merevisi (PP) Nomor 123 Tahun […]
-
Banten Hapus Denda Pajak Kendaraan Sampai Akhir Tahun
Tangerang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berlakukan kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif atau denda pajak kendaraan bermotor, serta bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan ini, diharapkan bisa meringankan masyarakat untuk taat pajak guna pembangunan. “Pengurangan pokok pajak kendaraan yang kedua dan seterusnya itu, kurang lebih 20 persen dan batas berakhirnya pada 23 Desember 2023. […]
WA only