Author: Admin 02
-

Strategi Perpajakan untuk Perkuat Transformasi Ekonomi
Bogor. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan kebijakan perpajakan pada 2024 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi, sehingga dapat bertahan di tengah berbagai tantangan. “Kebijakan umum perpajakan di 2024 diarahkan untuk transformasi ekonomi agar bisa terus berjalan di tengah berbagai tantangan,” kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa, dilansir Antara, Selasa, 26 September […]
-

Implementasi UU HKPD, Kemenkeu Sudah Evaluasi 80 Raperda Pajak Daerah
JAKARTA. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu menyatakan telah mengevaluasi setidaknya 80 rancangan perda (raperda) pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang disampaikan pemda. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sandy Firdaus mengatakan evaluasi raperda PDRD dilaksanakan berdasarkan UU 1/2022 dan PP 35/2023. Dalam hal ini, Kemenkeu diberi kewenangan untuk mengevaluasi kesesuaian raperda PDRD dengan kebijakan […]
-

Tindak Lanjuti SP2DK, Petugas Pajak Kunjungi Tempat Usaha Penginapan
SINJAI. Petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai melakukan kunjungan kerja kepada pemilik usaha penginapan di Desa Biringere pada 13 September 2023. Account Representative KPP Pratama Bulukumba Muliadi mengatakan terdapat ketidaksesuaian data dalam SPT Tahunan dengan data pengamatan di lapangan. Temuan itu lantas ditindaklanjuti dalam […]
-

DPRD Minta Pemprov Segera Rampungkan Raperda Pajak Daerah
PEKANBARU. DPRD meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera menyampaikan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) guna mempercepat penyusunan Raperda PDRD. Ketua Pansus Raperda PDRD DPRD Riau Karmila Sari mengingatkan raperda harus sudah disusun dan diundangkan pada 5 Januari 2024. Bila terlambat, pemprov berpotensi kehilangan peluang untuk meningkatkan penerimaan. “Besaran tarif retribusi nantinya akan […]
-

Akun Wajib Pajak Bakal Efisienkan Proses Pengawasan Hingga Keberatan
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menilai kehadiran taxpayer account management (TAM) bakal mengefisienkan proses pengawasan, pemeriksaan, hingga keberatan yang harus ditempuh oleh wajib pajak. Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Imam Arifin mengatakan pengawasan dan pemeriksaan saat ini masih dilaksanakan secara tersegmentasi. Akibatnya, banyak kewajiban dalam proses pengawasan yang harus diulang lagi oleh wajib pajak dalam proses […]
WA only