Author: Admin 02

  • BUMN Sudah Setor Dividen ke Kas Negara Rp 65,5 Triliun

    BUMN Sudah Setor Dividen ke Kas Negara Rp 65,5 Triliun

    JAKARTA. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah memberikan setoran dividen jumbo ke kas negara hingga akhir Agustus 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, setoran dividen BUMN ke kas negara telah mencapai Rp 65,5 triliun sampai akhir Agustus 2023. Setoran dividen tersebut meningkat sebesar 68,1% secara tahunan alias year on year (YoY) jika dibandingkan dengan […]

  • Hingga Agustus 2023, Setoran Dividen BUMN ke Kas Negara Melesat 68,1%

    Hingga Agustus 2023, Setoran Dividen BUMN ke Kas Negara Melesat 68,1%

    JAKARTA. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah memberikan setoran dividen jumbo ke kas negara hingga akhir Agustus 2023.  Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, setoran dividen BUMN ke kas negara  mencapai Rp 65,5 triliun pada akhir Agustus 2023.  Setoran dividen tersebut meningkat sebesar 68,1% secara tahunan alias year on year. Realisasi ini juga telah melampaui target yang […]

  • Bos Pajak: NIK 58 Juta Penduduk RI Sudah Terintegrasi!

    Bos Pajak: NIK 58 Juta Penduduk RI Sudah Terintegrasi!

    Jakarta. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo melaporkan bahwa sebanyak 58 juta NIK dan NPWP telah padan hingga saat ini. Suryo mengatakan pemadanan akan terus dilakukan ke depannya, dengan Dukcapil, perbankan dan Kementerian dan Lembaga lainnya. Ditjen Pajak juga mempersilahkan pemadanan yang dilakukan secara mandiri. Pemandanan ini akan memudahkan semua pihak dalam hal administrasi kependudukan. […]

  • Pemungut PPN PMSE Wajib Setorkan Laporan Triwulanan, Ini Aturannya

    Pemungut PPN PMSE Wajib Setorkan Laporan Triwulanan, Ini Aturannya

    JAKARTA. Pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dari luar negeri wajib menyampaikan laporan kepada Ditjen Pajak (DJP). Sesuai dengan PMK 60/2022, pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor secara triwulanan untuk periode 3 masa pajak. Laporan itu perlu disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode […]

  • Sri Mulyani Perbarui Mekanisme Pertanggungjawaban Pajak DTP

    Sri Mulyani Perbarui Mekanisme Pertanggungjawaban Pajak DTP

    JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperbarui mekanisme pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah (DTP). Mekanisme tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 92/2023. Ketentuan pertanggungjawaban pajak DTP diperbarui agar dapat ditatausahakan dan dikelola secara lebih tertib dan transparan. “Agar pajak DTP dapat ditatausahakan dan dikelola secara lebih tertib dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu […]

WhatsApp WA only