Author: Admin 02
-

Ditjen Pajak Bisa Bantu Negara Mitra Untuk Menagih Utang Pengemplang Pajak
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru mengenai bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. PMK ini berlaku efektif pada 12 Juni 2023. Dalam beleid ini, Menteri Keuangan […]
-

Pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi Diawasi! Begini Aturannya
JAKARTA, Pemerintah pusat melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah (perda) mengenai pajak dan retribusi. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 129 PP 35/2023, pengawasan dilakukan oleh menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri keuangan (menkeu). “Dalam melakukan pengawasan … , menteri … berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait dan/atau pemerintah daerah terkait,” bunyi penggalan Pasal 130 ayat (2) PP 35/2023, […]
-

Wah! WP Masih Ramai Datangi Kantor Pajak untuk Lapor SPT Meski Telat
HALMAHERA SELATAN. Kantor pajak di Labuha, Maluku Utara (KP2KP Labuha) masih cukup ramai didatangi wajib pajak akhir-akhir ini. Mereka ternyata datang untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi. Meski periode pelaporan normalnya sudah lewat, wajib pajak memang masih memiliki keharusnya untuk melaporkan SPT Tahunannya. Seperti diketahui, batas waktu pelaporan SPT Tahunan adalah 31 […]
-

Tetapkan Besaran Dasar Pengenaan PBB-P2, Begini Pedoman dari Pusat
JAKARTA, Peraturan Pemerintah No. 35/2023 turut memberikan pedoman bagi bupati dan wali kota dalam menetapkan besaran nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2023, dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari […]
-

Harga Rumah Subsidi Naik meski Tak Segede Usulan Pebisnis
JAKARTA. Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023/PMK.010/2023. Dengan beleid tersebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dari harga jual rumah tapak atau antara Rp 16 juta hingga Rp 24 juta untuk setiap unit rumah. Selain itu, ketentuan ini mengatur batasan harga jual maksimal rumah tapak […]
WA only