Author: Admin 02
-

Alasan Lengkap MK Geser Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA
Jakarta – Pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak digeser dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Perintah itu diketok oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Apa alasan MK? “Menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang […]
-

Berburu Pengemplang Pajak, Ditjen Pajak Gandeng Imigrasi
Jakarta. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bakal mempersempit ruang gerak para pengemplang pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun digandeng. Kerja sama keduanya secara resmi dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, kemarin. Kedua belah pihak berkomitmen untuk saling memperkuat peran tugas dan fungsi masing-masing melalui integrasi sistem serta pemanfaatan […]
-

Tenang! Sri Mulyani Janji Tak Akan Naikkan Tarif PPN Tahun Depan
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih akan bertengger di level 11 persen pada 2024, atau periode terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sri Mulyani mengatakan hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Dalam beleid ini, tarif PPN sebesar 11 persen sudah […]
-

Adakan Program Pemutihan Pajak, Pemprov Berhasil Raup Rp 133,9 Miliar
SURABAYA. Pemprov Jawa Timur mencatat potensi penerimaan yang hilang karena program penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp16,5 miliar sampai dengan 14 Mei 2023. Kepala Bidang Pajak Bapenda Jatim Kresna Bimasakti menilai program pemutihan sesungguhnya berdampak positif terhadap penerimaan meskipun terdapat penerimaan yang hilang. Meski demikian, masyarakat juga menjadi lebih tertarik untuk melunasi […]
-

Sri Mulyani Pastikan Tarif PPN Tahun Depan Belum Naik, Masih 11%!
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2024 akan tetap sama dengan yang berlaku saat ini yaitu 11%. Itu artinya, tahun depan pemerintah belum akan menaikkan tarif PPN. “Untuk UU terutama tarif (PPN) telah ditetapkan dalam UU HPP. Jadi untuk UU APBN (2024) kita akan menggunakan tarif yang sama,” […]
WA only