Author: Admin 11
-
Pendapatan Negara dalam APBN 2022 Disepakati Rp 1.846,1 Triliun
Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pendapatan negara dalam postur APBN 2022 sebesar Rp 1.846,1 triliun. Pendapatan negara naik 6,3% dari outlook pendapatan negara tahun ini sebesar Rp 1.735,7 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara yang naik 6,3% menjadi Rp 1.846,1 triliun akan bersumber dari Penerimaan PeRp ajakan sebesar Rp 1.510.0 triliun […]
-
Wah! Tarif Pajak Orang Super Kaya RI Naik Jadi 35%
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menaikkan tarif pajak bagi orang kaya menjadi 35%. Hal ini tertuang dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah disetujui DPR RI. Dalam draf RUU HPP yang diterima CNBC Indonesia pada Kamis (30/9/2021), tepat nya pada Bab III tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 17, tarif […]
-
Sri Mulyani dan DPR Setujui RUU Pajak, Stafsus Menkeu: Alhamdulillah Puji Tuhan
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi Keuangan DPR diketahui telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (RUU KUP) atau RUU Pajak. Kabar ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. “Alhamdulillah puji Tuhan! RUU KUP (menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) disetujui Komisi XXI DPR untuk di bawa ke […]
-
Tax Amnesty II Berlaku 1 Januari, Wajib Pajak Dimanjakan Nih
Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty akhirnya disepakati oleh pemerintah dan komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tax amnesty akan diberlakukan pada 1 Januari 2022. Hal ini tertuang dalam revisi RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang diubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang diterima CNBC Indonesia, Kamis (30/9/2021). Dalam UU […]
-
Eks Dirjen Pajak Tagih Janji Jokowi Jadikan DJP di Bawah Presiden
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diusulkan untuk lepas dari Kementerian Keuangan. Mengingat pentingnya pengelolaan pajak, statusnya diharapkan bisa langsung di bawah presiden yang saat ini dijabat Joko Widodo (Jokowi). “Sejak 2002 kami melihat pajak nggak bisa begini saja, ini harus di atasnya lagi. Seperti negara lain, Jepang, Amerika, Singapura, itu pada umumnya mereka sudah […]
WA only