Author: Admin 11
-

Kondisi Ekonomi Belum Baik, Penerimaan PPN Tidak Bakal Optimal
MerahPutih.com – Rencana pemerintah melalukan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bagian transformasi dan reformasi perpajakan, harus diawali dengan kondisi ekonomi yang baik. “Reformasi fiskal itu tidak berada di ruang hampa. Harus disadari bahwa transformasi perpajakan itu membutuhkan transformasi ekonomi,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Minggu (4/5). Faisal menuturkan ibarat pohon maka pajak adalah […]
-

Sering Dirujuk Pemerintah, Apa Itu C-Efficiency Ratio PPN?
DALAM rapat dengan DPR pada 28 Juni 2021, pemerintah mengajukan agenda reformasi di bidang pajak pertambahan nilai (PPN) melalui revisi UU KUP. Salah satu alasan yang dikemukakan ialah angka c-efficiency ratio yang belum optimal, yakni sebesar 0,6. Lalu apa yang dimaksud dengan VAT c-efficiency ratio dan bagaimana interpretasinya? Apakah ada alternatif pengukuran lainnya? C-EfficiencyPADA dasarnya, terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi serta […]
-

Reformasi Fiskal, Pemerintah Tak Bisa hanya Bergantung pada PPN
Jakarta: Pemerintah berencana melakukan reformasi fiskal, salah satunya dengan mengubah ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sayangnya pemerintah tak bisa hanya mengandalkan PPN sebagai upaya reformasi fiskal di tengah pandemi. “Kita tidak bisa terlalu bergantung ke PPN ini. Karena pertama PPN itu kan terkait dengan daya beli masyarakat,” kata Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Abdul Manap […]
-

Faisal Basri Ingatkan Pemerintah Untuk Tidak Menaikkan PPN Dalam Waktu Dekat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam waktu dekat. Sebelum menaikkan pajak, ia mengimbau agar pemerintah membereskan masalah yang ada di Indonesia seperti masalah kemiskinan maupun kebocoran anggaran akibat korupsi. “Bereskan dulu korupsi dan high cost economy. […]
-

PMK Perpanjangan Waktu Diskon Angsuran PPh Pasal 25, Ini Kata Wamenkeu
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang periode pemberian beberapa insentif pajak yang ada dalam PMK 9/2021. Periode pemberian insentif yang seharusnya berakhir pada Juni 2021 akan diperpanjang hingga Desember 2021. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan insentif pajak untuk membantu dunia usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Dia mengatakan revisi PMK 9/2021 […]
WA only