Author: Admin 11
-
Perpanjangan Insentif Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Dimulai Bulan Ini
JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan perpanjangan periode pemberian insentif pajak dalam PMK 9/2021 dimulai bulan ini. Suahasil mengatakan revisi PMK 9/2021 telah disusun. PMK baru yang berisi perpanjangan periode pemberian beberapa insentif pajak, termasuk pengurangan sebesar 50% angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, tinggal menunggu proses pengundangan. “Jadi secara resmi akan segera bisa […]
-
Sektor Ini Bakal Dapat Perpanjangan Waktu Diskon Angsuran PPh Pasal 25
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana memperpanjang masa pemberian beberapa insentif pajak yang ada dalam PMK 9/2021. Pemerintah akan tetap memberikan insentif pajak untuk sektor usaha yang masih membutuhkan. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jenis insentif yang sektor penerimanya berkurang yakni diskon 50% angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan restitusi […]
-
Apa Itu PPh Final PHTB?
MELESATNYA kegiatan pembangunan di segala bidang membuat kebutuhan akan tanah dan/atau bangunan terus meningkat. Peningkatan kebutuhan ini menjadikan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan sebagai suatu aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan juga tidak terlepas dari aspek pajak. Selain bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) […]
-
Pajak Sembako Hanya Untuk Daging dan Beras Premium
Jakarta: Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menegaskan bahwa komoditas bahan pokok tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kecuali daging sapi premium dan beras premium. Hal ini karena harga jenis komoditas itu terpaut sangat jauh dibandingkan dengan yang biasa dikonsumsi masyarakat. “Barang-barang ini masuk ke sistem PPN supaya teradministrasikan, apakah nanti akan dikenai atau tidak dikenai pajak itu diskusi […]
-
Potensi Penerimaan Menggiurkan
Bisnis, JAKARTA — Kantong negara bakal makin tebal menyusul besarnya potensi penerimaan dari Pajak Transaksi Elektronik yang diakomodasi di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan simulasi Bisnis, potensi penerimaan yang bisa dipungut oleh pemerintah dalam skema Pajak Transaksi Elektronik (PTE) sedikitnya mencapai Rp75,6 […]
WA only