Author: Admin 11

Jakarta, CNN Indonesia – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ecky Awal Mucharam mengusulkan pemerintah menaikkan batas minimal penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp8 juta per bulan atau Rp96 juta per tahun. Saat ini, batas PTKP sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. “Kami mengusulkan agar PTKP di ditingkatkan menjadi Rp8 juta,” […]

TEMPO.CO, Jakarta – Kenaikan kasus Covid-19 dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat diperkirakan berdampak pada sektor properti khususnya rumah tapak. Director Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo mengatakan kondisi saat ini membuat developer masih wait and see dengan meningkatnya jumlah kasus dan pengetatan akhir-akhir ini. “Dampaknya ke sektor rumah tapak masih akan tergantung […]

okumen tentang rancangan undang-undang pajak ke DPR tiba-tiba isinya bocor ke publik. Wajar bila publik menjadi gerah, karena ada bagian paling sensitif yang salah satunya tentang pajak pendidikan. Adapun dalih pragmatisnya bahwa sekolah yang marak komersialisasi harus dipajaki. Konon, pajak bagi pendidikan dalihnya merupakan agenda untuk memikirkan pajak pascapandemi selesai. Dalam sejarah pendidikan nasional, yang […]

Jakarta – Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Rencana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tertuang dalam Pasal 4A dalam draf RUU revisi UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang komunikasi Yustitnus Prastowo menjelaskan bahwa objek yang dihapus […]

Bisnis.com, JAKARTA – Perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) hingga akhir 2021 diyakini memulihkan kondisi sektor properti khususnya rumah tapak tahun ini. Pemerintah memberikan insentif PPN DTP dengan besaran 100 persen dari PPN yang terutang atas penyedahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar. Lalu pemberian insentif 50 persen […]