Author: Admin 11
-
CORE: Kelanjutan RUU KUP Kunci Dorong Penerimaan Pajak 2022
Jakarta (ANTARA) – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyatakan upaya untuk memastikan kelanjutan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menjadi kunci dalam mendorong penerimaan pajak tahun depan. “Dari sisi penerimaan memastikan kelanjutan RUU KUP menjadi salah satu kunci dalam mendorong penerimaan pajak yang lebih baik di tahun depan,” […]
-
Fleksibilitas Kontrak Migas Beri Kemudahan Bisnis untuk Investor
Bisnis.com, JAKARTA – Skema kontrak hulu minyak dan gas bumi atau production sharing contract yang terus mengikuti perkembangan zaman ditujukan untuk memberikan kemudahan berbisnis bagi para investor. Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan dalam perspektif investor, bisnis di hulu migas akan sangat ditentukan oleh empat hal yaitu hasil geologi atau subsurface, regulasi, kebijakan fiskal, […]
-
Lifting Migas hingga Juli Masih di Bawah Target
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga Juli 2021, lifting migas nasional mencapai 1,638 juta barel setara minyak per hari (boepd). Capaian ini diklaim masih menunjukkan angka realistis di tengah pandemi covid-19 dan ketidakstabilan harga minyak global. “Jadi capaiannya masih 96 persen dari target (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) 1.712 boepd,” kata […]
-
Dorong Produksi, Ini Insentif yang Diberikan Pemerintah untuk Hulu Migas
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) meningkatkan produksinya agar dapat meraih target sebanyak 705.000 barel minyak per hari dan 1.007 barel setara minyak per hari untuk gas. Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong KKKS meningkatkan produksi minyak dan gas […]
-
Urgensi Reformasi Perpajakan Untuk Mendorong Konsolidasi Fiskal
Jakarta (ANTARA) – Reformasi perpajakan mendesak dilakukan meskipun di tengah proses pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, agar pendapatan perpajakan dapat meningkat sehingga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat mengarah ke bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pemerintah akan mereformasi perpajakan […]
WA only