Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga Juli 2021, lifting migas nasional mencapai 1,638 juta barel setara minyak per hari (boepd). Capaian ini diklaim masih menunjukkan angka realistis di tengah pandemi covid-19 dan ketidakstabilan harga minyak global.
“Jadi capaiannya masih 96 persen dari target (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) 1.712 boepd,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dilansir dari laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu, 28 Agustus 2021.
Dari jumlah tersebut, lifting minyak bumi sebesar 661 ribu barel per hari (bph) atau 94 persen dari target APBN 2021 yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705 ribu bph. Sedangkan lifting gas bumi sebesar 977 boepd atau 97 persen dari target APBN 2021, yaitu 1.007 boepd.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) peningkatan produksi migas. “Ini demi menyiapkan (terwujudnya) produksi migas sebanyak satu juta barel minyak per hari dan produksi gas 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) di 2030,” tutur Arifin.
Beberapa kebijakan strategis yang diberikan oleh pemerintah kepada para kontraktor adalah penerapan volume gas yang dapat dijual dengan harga market untuk semua skema di atas take or pay dan Daily Contract Quantity (DCQ). Di samping itu, pemerintah juga telah menerapkan insentif investasi. Seperti depresiasi dipercepat, perubahan split dan DMO full price.
Adapula kebijakan mengenai pembebasan biaya pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) untuk kegiatan hulu migas serta penundaan atau pengurangan pajak-pajak tidak langsung.
“Pemerintah juga melakukan pembahasan beberapa kebijakan tambahan dalam rangka peningkatan keekonomian produksi migas,” tutur Arifin.
Kebijakan yang dimaksud berupa tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas, penyesuaian biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar USD0,22 per million british thermal unit (MMBTU), dan dukungan dari kementerian industri pendukung hulu migas seperti baja, rig jasa, dan service terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.
Pada RAPBN 2022, pemerintah memasang target sebesar 1.739 ribu boepd terdiri dai 703 ribu bph untuk minyak bumi dan 1.036 ribu boepd untuk gas bumi. Usulan ini dengan mempertimbangkan situasi minyak global saat ini.
Lebih lanjut, Arifin menyinggung mengenai realisasi cost recovery yang mencapai USD4,30 miliar dari target sebesar USD8,09 miliar. Nilai ini turun dibanding tahun lalu yang dipatok sebesar USD8,65 miliar.
Sumber: medcom.id, Sabtu 28 Agustus 2021
WA only
Leave a Reply