Author: Admin 13
-
KPK Periksa 60 Saksi Kasus Suap Pajak Angin Prayitno
Jakarta — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 60 orang saksi untuk memperdalam kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 yang melibatkan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Angin Prayitno Aji. Plt. Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding mengatakan, selain pada saksi pemeriksaan juga masih dilakukan kepada tersangka. “Tim […]
-
Garuda Indonesia Didenda KPPU Rp 1 Miliar, Dirut: Lagi Dipelajari, Sabar
Jakarta – Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menyatakan tengah mempelajari putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang menjatuhkan denda kepada perseroannya sebesar Rp 1 miliar. Emiten berkode GIAA itu belum memutuskan untuk mengambil opsi hukum lanjutan. “Kan lagi dipelajari. Sabar,” ujar Irfan dalam pesan pendek, Kamis, 8 Juli 2021. Majelis […]
-
Mentan: Impor Beras dan PPN Sembako Umum Itu Tidak Ada
Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menegaskan ketersediaan beras nasional saat ini aman sehingga tidak perlu dilakukan impor beras. Pemerintah juga tidak pernah menginginkan pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako umum yang dikonsumsi masyarakat. “Impor beras dan PPN sembako umum itu tidak ada. Ini adalah pikiran-pikiran yang ada di sebagian pihak dan […]
-
Tunggak Pajak Rp1,2 Miliar, Tempat Tambang Galian C Ini Disegel
MOJOSARI – Tim gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri menyegel tambang galian golongan C di Desa Jatidukuh, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kasatpol PP Kabupaten Mojokerto Noerhono menjelaskan penutupan tambang galian C tersebut lantaran pengelolanya menunggak pajak sejak 2020. Menurutnya, tunggakan pajak tersebut mencapai Rp1,2 miliar. “Memang tambang galian C di kawasan Gondang itu berizin. […]
-
Revisi UU KUP, Pemerintah Utamakan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan
JAKARTA – Pemerintah memastikan pengaturan kembali sistem perpajakan melalui RUU KUP dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam Naskah Akademis (NA) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah menyatakan akan tetap memperhatikan pemulihan ekonomi pascapandemi. Pada saat bersamaan, konsolidasi fiskal bertahap dilakukan sehingga defisit anggaran kembali ke bawah 3% PDB pada 2023. […]
WA only