Author: Admin 16
-

Bukan Bebaskan PPh Karyawan Pariwisata, Buruh Minta Purbaya Turunkan PPN
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor pariwisata. Hal ini sebagai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025. Dalam beleid terbaru ini dijelaskan, insentif pajak untuk pegawai di sektor pariwisata berlaku selama masa pajak Oktober-Desember 2025. Sementara itu, fasilitas […]
-

Pikat Investor, Pemerintah Permudah Izin hingga Suntik Insentif Pajak
Pemerintah mengeklaim sudah memberikan kemudahan perizinan dan menyuntik insentif pajak demi mewujudkan iklim investasi yang baik dan kompetitif di Indonesia. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mengatakan kemudahan perizinan dan insentif pajak menjadi aspek penting dalam memberikan kepastian bagi dunia usaha. Namun, dia mengaku tata laksana perizinan usaha memang masih menjadi tantangan sehingga perlu […]
-

Bos BI Ungkap 590 Pemda RI Sudah ‘Go Digital’ Urus PBB-Retribusi
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bank sentrak akan terus mendukung digitalisasi keuangan daerah. Upaya ini akan dilakukan dengan melakukan sinergi dengan banyak pihak, termasuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang turut mengandeng OJK, PPATK dan Kementerian Dalam Negeri. Perry menuturkan upaya percepatan digitalisasi keuangan daerah terbukti menorehkan hasil positif. Pada tahun […]
-

Bicara soal PPN, Purbaya: Setiap Turun 1%, Pendapatan Hilang Rp 70 T
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berbicara terkait rencana penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Menurutnya, setiap tarif PPN turun 1%, negara akan kehilangan pendapatan sekitar Rp 70 triliun. Purbaya bercerita sempat menyetujui ide penurunan tarif PPN dari 11% ke 9%, bahkan ke 8% saat ia belum menempati posisi sekarang. Namun, setelah menjabat sebagai Menkeu, […]
-

8 Kelompok Wajib Pajak yang Bisa Hapus NPWP Berdasarkan Aturan DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menetapkan aturan baru terkait penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kini, wajib pajak dapat mengajukan penghapusan NPWP apabila sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini resmi tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib […]
WA only