Author: Admin 16
-

Siapa Saja yang Tidak Wajib Melaporkan SPT Tahunan?
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau Wajib Pajak (WP) untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. “Segera laporkan SPT Tahunan #KawanPajak sebelum 31 Maret 2024 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2024 untuk Wajib Pajak Badan,” tulis DJP Kemenkeu melalui akun Instagram resminya, […]
-

Lupa Nomor EFIN untuk Laporan Pajak? Begini Cara Atasi Masalahnya
Nomor Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah kunci utama bagi wajib pajak dalam mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Kehilangan atau lupa nomor EFIN bisa menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Namun, tidak perlu panik, berikut beberapa metode yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini. 1. Mengecek Email Buka kotak masuk email Anda dan gunakan fitur pencarian dengan kata kunci “EFIN”. Email dari […]
-

Ketahui Apa Itu e-Filing Pajak, Syarat, dan Cara Mendaftar
Jakarta. E-Filing pajak atau pengisian pajak secara elektronik adalah bagian penting dari administrasi pajak modern. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, administrasi pajak dapat dilakukan secara elektronik, salah satunya […]
-

Self Assessment dan Pengawasan pada Wajib Pajak
Jakarta. Sejak reformasi pada 1983, sistem perpajakan di Indonesia resmi beralih dari official assessment menjadi self assessment. Sistem perpajakan yang semula menitikberatkan pada pembayaran pajak berdasarkan penetapan oleh petugas pajak kemudian berubah menjadi sistem yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Landasan filosofis perubahan sistem perpajakan ini […]
-

Daftar Tarif Pajak Baru yang Berlaku di Sumatera Utara, Simak di Sini
MEDAN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara 1/2024. Perda tersebut merupakan aturan pelaksana dari Pasal 94 Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pasal tersebut mengharuskan pemerintah daerah mengatur […]
WA only