Author: Admin 16
-

WP Risiko Tinggi Prioritas Pemeriksaan, Jutaan Rekening Dipertukarkan
Dua pekan pascarampungnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), fokus wajib pajak mulai bergeser. Kini pertanyaan yang muncul untuk perlu dijawab adalah ‘Apa selanjutnya?‘ Sesuai dengan pernyataan otoritas selama PPS berlangsung, Ditjen Pajak (DJP) akan kembali fokus melakukan penegakan hukum selepas kesempatan pengungkapan harta berakhir. Pengawasan dan pemeriksaan kembali diintensifkan. Bicara soal pengawasan dan pemeriksaan, DJP menjalankan […]
-

Google, Instagram hingga WhatsApp Terancam Diblokir, Intip Pembayaran Pajaknya
Kominfo berencana memblokir Google, Instagram dan WhatsApp. Pasalnya perusahaan asing tersebut tidak kunjung mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Private. Lantas bagaimana dengan penerimaan negara dari pajak digital? Di mana Google hingga WhatsApp yang satu group dengan Faceboook sedang bertindak sebagai perusahaan yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi perusahaann pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) […]
-

Ada Ancaman Resesi Akibat Inflasi, Pemerintah Diminta Longgarkan PPN dan PPh 21
Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin mendorong pemerintah mempertimbangkan relaksasi atau pelonggaran pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), khususnya PPh 21 kepada masyarakat. Sebab, masih ada kenaikan harga kebutuhan pokok di Indonesia. “Situasi ekonomi global saat ini menuntut pemerintah untuk fleksibel dalam menentukan kebijakan fiskal, terutama yang terkait langsung dengan daya beli atau […]
-

Kanwil DJP Bali Semringah, Semester I 2022 Kumpulkan Pajak Rp 4,7 Triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) mencatatkan kinerja apik. Kanwil DJP Bali pada semester I-2022 berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp 4,7 triliun atau sebesar 61,39 persen dari target yang diberikan hingga akhir tahun sebesar Rp 7,7 triliun. Kepala Kanwil DJP Bali Anggrah Warsono mengatakan realisasi penerimaan pajak semester I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar […]
-

Nilai Sengketa Pajak yang Belum Diputuskan Pengadilan Capai Rp 195 triliun dan USD 3 Miliar
Terdapat puluhan ribu sengketa terkait perpajakan yang belum diputuskan oleh pengadilan dan Mahkamah Agung (MA). Dari sekian banyak kasus tersebut, nominal sengketa pajak mencapai Rp 195 trliun dan USD 3 miliar. Dalam laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2021 tercatat total ketetapan pajak, keputusan dan putusan yang dilakukan upaya hukum dan belum diputus hingga 31 Desember […]
WA only