Author: Admin 16
-
Ditjen Pajak dan Bank BUMN Kerja Sama Reformasi Perpajakan
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam hal ini PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama tentang Interoperabilitas Data dan Layanan Perbankan Terkait Perpajakan Dalam Rangka Reformasi Perpajakan dan Pelaksanaan Konfirmasi Status Perpajakan Wajib. “Kami […]
-
Jelang Penutupan, Wajib Pajak yang Ikut PPS Bertambah Hampir 15 Ribu
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 160.433 wajib pajak telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjelang penutupan pada 30 Juni. Jumlah ini meningkat hampir 15 ribu dibandingkan dengan posisi kemarin. Dilansir dari laman resmi DJP, Selasa, 28 Juni 2022, jumlah pajak penghasilan (PPh) final yang telah disetorkan dalam PPS sebesar Rp39,54 triliun. […]
-
Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali mengenai risiko yang muncul jika wajib pajak mengikuti skema kebijakan II Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tetapi tidak melaporkan seluruh hartanya. Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Giyarso mengatakan jika jika otoritas menemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkap, harta itu diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final […]
-
Sri Mulyani cari waktu tepat untuk terapkan pajak karbon
Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku sedang mencari waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon sehubungan adanya gejolak di sektor energi saat ini. “Kami harus mengkalkulasi mengenai penerapannya yang harus tetap positif untuk ekonomi kita sendiri, terutama untuk nanti diversifikasi energi,” ungkap Sri Mulyani saat ditemui usai Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan […]
-
Bank Dunia Sebut 2 Kebijakan RI Picu Kenaikan Angka Kemiskinan, Ini Tanggapan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya tetap menggunakan kebijakan yang dilakukan saat ini, setelah Bank Dunia menyebut bahwa kebijakan subsidi energi dalam APBN-P dan kenaikan tarif PPN berpotensi menambah angka kemiskinan. “Kita tetap menggunakan policy sesuai dengan yang saya sampaikan menjaga daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga kesehatan fiskal,” kata Sri Mulyani […]
WA only