Author: Admin 16
-
Pekan Depan, Mahkamah Konstitusi Gelar Dua Persidangan UU HPP
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar dua persidangan pengujian atas UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada pekan depan. Pada Selasa (8/3/2022), MK mengadakan sidang pemeriksaan pendahuluan atas pengujian materiil terhadap UU HPP. Uji materiil dengan nomor perkara 19/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh pemohon bernama Priyanto. “Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap materi […]
-
Menkeu Filipina Sebut Reformasi Pajak Bantu Perkuat Finansial Negara
Menteri Keuangan Filipina Carlos Dominguez III menegaskan otoritas pajak dan wajib pajak memiliki peran besar dalam mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Dominguez mengatakan pemerintah memerlukan pajak untuk dapat berinvestasi lebih banyak pada infrastruktur, pelayanan sosial, dan aksi melawan krisis iklim. Menurutnya, pajak akan memainkan peran dominan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Wajib pajak […]
-
SP2DK dan Pengawasan Insentif Dukung Kinerja PKM Wajib Pajak
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) pada tahun lalu melebihi target. Kinerja tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (7/1/2022). Berdasarkan pada Laporan Kinerja 2021 Ditjen Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM hingga kuartal IV/2021 senilai Rp89,08 triliun atau 101,27% dari target yang ditetapkan senilai Rp87,96 […]
-
PPN Bakal Naik Jadi 11 Persen, Bagaimana Dampaknya ke Perekonomian?
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami kenaikan, dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Naiknya tarif PPN menyusul disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Merespons hal tersebut, Direktur Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan, tarif PPN 11 persen merupakan jalan tengah untuk menaikan pendapatan negara ditengah situasi pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah […]
-
Sektor Non SDA dan EBT Jadi Sasaran Investasi Tax Amnesty Jilid II, Kok Bisa?
Pemerintah mengatur investasi dana program pengungkapan sukarela atau PPS harus berada di sektor hilirisasi sumber daya alam atau energi terbarukan. Tetapi, dalam peraturan terbaru, justru terdapat pilihan-pilihan yang tidak tergolong dalam kedua sektor tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa investasi dana PPS di sektor […]
WA only