Author: Admin 01
-

Imbas Brexit, Uni Eropa Susun Kebijakan PPN Khusus Irlandia Utara
Komisi Eropa mengajukan proposal perubahan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kegiatan perdagangan dengan Irlandia dan Irlandia Utara setelah masa transisi Brexit rampung akhir tahun ini. Perubahan kebijakan PPN Uni Eropa ini tidak lain untuk mengakomodasi kegiatan dagang Uni Eropa dengan Irlandia Utara sehingga tidak mengalami perubahan meski Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Melalui […]
-

Kewenangan Pencabutan Tax Allowance di Tangan Dirjen Pajak
Kendari pemberian tax allowance telah didelegasikan kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kewenangan pencabutan fasilitas tersebut dipegang dirjen pajak. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96/PMK.010/2020. Beleid ini telah diundangkan pada 27 Juli 2020 dan berlaku 15 hari setelahnya atau pada pekan ini. “Pencabutan keputusan … dilimpahkan kewenangannya kepada dirjen […]
-

Optimalisasi Pajak Daerah, 14 Inovasi Sudah Diterapkan di Kota Ini
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi membuat banyak inovasi untuk optimalisasi potensi pajak daerah. Selama 2017 hingga 2020, setidaknya terdapat 14 inovasi yang telah diaplikasikan. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKD Kota Sukabumi Rakhman Gania Kusuma mengungkapkan hal tersebut dalam webinar series DDTC bertajuk “Persoalan Optimalisasi Pajak Daerah”. Menurutnya, BPKD melakukan inovasi agar potensi penerimaan pajak […]
-

Kerek aset DJS, BPJS Watch nilai penerimaan pajak rokok perlu dikejar
JAKARTA. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai aset Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola BPJS Kesehatan perlu ditingkatkan penerimaannya. Hal tersebut lantaran, jumlah penerimaan pajak rokok daerah yang disetor ke BPJS Kesehatan belum optimal. Ia menilai Pemerintah gagal menerapkan ketentuan di pasal 100 Perpres 82 tahun 2018 yang mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) menyetorkan 75% […]
-

Mau Ajukan Surat Keberatan Pajak? Kini Sudah Bisa Pakai E-Objection
Wajib pajak yang ingin menyampaikan surat keberatan secara elektronik (e-filing) sudah bisa menggunakan fitur e-Objection pada menu layanan DJP Online. Topik tersebut masih menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Senin (10/8/2020). Sesuai dengan PER-14/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020, wajib pajak dapat menyampaikan surat keberatan secara elektronik. Wajib pajak itu harus terlebih dahulu memiliki EFIN aktif, melakukan registrasi […]
WA only