Author: Admin 01

  • Sambut Investor, Pemerintah Siapkan Fasilitas Berikat di KIT Batang

    Sambut Investor, Pemerintah Siapkan Fasilitas Berikat di KIT Batang

    Pemerintah bersiap menyambut para investor yang akan merelokasi pabriknya dari luar negeri ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Padmoyo Tri Wikanto mengatakan telah menawarkan fasilitas kawasan berikat untuk KIT Batang. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat ideal bagi para investor yang akan beroperasi di KIT Batang. “Tugas kami […]

  • Cara Validasi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan di DJP Online

    Cara Validasi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan di DJP Online

    ORANG pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan wajib membayar pajak penghasilan (PPh) final. Namun, kewajiban orang pribadi atau badan tersebut tidak hanya soal bayar pajak, tetapi juga wajib menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke Kantor […]

  • Implementasi E-Bupot dan SE Pelaksanaan Insentif Pajak Terpopuler

    Implementasi E-Bupot dan SE Pelaksanaan Insentif Pajak Terpopuler

    Implementasi penggunaan aplikasi e-Bupot bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan insentif pajak yang diatur dalam PMK No. 86/2020 menjadi berita terpopuler sepanjang pekan ini. Hari ini, Sabtu (1/8/2020), seluruh PKP sudah bisa mengakses e-Bupot 23/26. Membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 melalui e-Bupot di DJP Online tersebut diatur dalam Keputusan […]

  • DPR Setujui Layanan Digital Asing Kena PPN 12%

    DPR Setujui Layanan Digital Asing Kena PPN 12%

    Komisi Keuangan DPR Filipina menyetujui rancangan undang-undang (RUU) mengenai pemungutan PPN dengan tarif 12% untuk setiap transaksi digital di negara tersebut. Pemimpin panel Joey Salceda mengatakan komisinya menyetujui RUU yang merevisi Kode Pendapatan Internal Nasional Tahun 1997 guna menambah klausul pajak atas layanan digital asing, seperti Netflix dan Spotify. “Mengapa mereka harus dibebaskan, padahal ketika […]

  • DPR Setujui Layanan Digital Asing Kena PPN 12%

    DPR Setujui Layanan Digital Asing Kena PPN 12%

    Komisi Keuangan DPR Filipina menyetujui rancangan undang-undang (RUU) mengenai pemungutan PPN dengan tarif 12% untuk setiap transaksi digital di negara tersebut. Pemimpin panel Joey Salceda mengatakan komisinya menyetujui RUU yang merevisi Kode Pendapatan Internal Nasional Tahun 1997 guna menambah klausul pajak atas layanan digital asing, seperti Netflix dan Spotify. “Mengapa mereka harus dibebaskan, padahal ketika […]

WhatsApp WA only