Author: Admin 01
-
Insentif Pajak Baru Terserap 6,8%, Ini Rencana Langkah Sri Mulyani
JAKARTA. Masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan pemerintah untuk merespons Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi pemberian insentif pajak untuk pelaku usaha hingga akhir Mei 2020 baru mencapai 6,8% dari alokasi yang sudah disiapkan senilai Rp120,61 triliun. “Kita melihat 6,8% sudah teralisasi. Wajib pajak yang memang memenuhi […]
-
Sengketa Pajak atas Penetapan BUT Kantor Perwakilan Dagang
RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai penetapan status bentuk usaha tetap (BUT) atas kantor perwakilan dagang. Wajib pajak merupakan kantor perwakilan dagang dari suatu perusahaan yang berkedudukan di Jepang (selanjutnya disebut X Co). Wajib pajak menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan hanya sebatas riset pemasaran, bukan promosi produk. Kegiatan itu hanya bersifat […]
-
BKF: Insentif Fiskal Tahun Depan Bakal Lebih Selektif
JAKARTA—Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berupaya mendorong insentif fiskal yang diberikan pada tahun depan dapat lebih tepat sasaran atau selektif agar pemulihan ekonomi nasional berjalan lebih cepat. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan insentif fiskal perlu selektif mengingat pemberian insentif juga turut menggerus pendapatan negara. “Kebijakan di 2021 […]
-
Mal Masih Sepi, Anies Bakal Beri Insentif Pajak ke Pengelola
JAKARTA– Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan menggelontorkan insentif pajak daerah dan insentif perizinan untuk menggenjot perekonomian Jakarta yang sedang lesu. Namun demikian, Anies masih belum mau mengungkapkan perincian insentif yang akan diluncurkan tersebut kepada wajib pajak. Sikap ini diambil Anies untuk menghindari berbagai spekulasi atas rencana kebijakan. “Regulasinya harus ada dulu agar jelas […]
-
SE Baru Soal Pengumpulan dan Penjaminan Kualitas Data Lapangan DJP
JAKARTA – Dirjen Pajak Suryo Utomo merilis tata cara kegiatan pengumpulan data lapangan dan penjaminan kualitas data dalam rangka perluasan basis data. Tata cara tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-11/PJ/2020. Beleid yang mulai berlaku sejak 28 Februari 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pengumpulan data lapangan dan penjaminan kualitas data. […]
WA only