Author: Admin 01
-
Deadline 22 Hari Lagi, DJP Andalkan AR Buat Awasi Wajib Pajak
JAKARTA – Deadline penyampaian kelengkapan dokumen SPT tahunan tahun pajak 2019 bagi wajib pajak yang memanfaatkan relaksasi tinggal 22 hari lagi. Peran account representative (AR) dalam pengawasan penyampaian dokumen menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Senin (8/6/2020). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan relaksasi penyampaian SPT tahunan tahun pajak 2019 telah […]
-
DJP Rilis Panduan Pelaksanaan Tugas dan Layanan Pajak Saat New Normal
JAKARTA – Otoritas merilis panduan umum pelaksanaan tugas dalam tatanan normal baru (new normal) di lingkungan Ditjen Pajak (DJP). Panduan ini berlaku mulai Senin, 15 Juni 2020. Panduan itu dimuat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ/2020. SE ini diterbitkan untuk memastikan pelaksanaan tugas serta layanan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, panduan […]
-
Cegah Penyalahgunaan Insentif Pajak, Ini Langkah Pengawasan DJP
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) memastikan pengawasan terhadap pemanfaatan insentif terus dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan. Pengawasan dari otoritas pajak ini menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (5/6/2020). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan mekanisme pegawasan itu dilakukan mulai dari saat pengajuan hingga pelaporan pemanfaatan insentif pajak. Dalam […]
-
Pelayanan Tatap Muka DJP Dibuka Kembali Mulai 15 Juni 2020
JAKARTA – Layanan langsung atau tatap muka Ditjen Pajak (DJP) dibuka kembali mulai pekan depan, tepatnya Senin, 15 Juni 2020. Namun, ada beberapa layanan yang tetap dikecualikan kerena bisa diakses secara elektronik atau online. Pembukaan layanan tatap muka ini termuat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ/2020. SE yang ditetapkan pada 5 Juni 2020 ini berlaku […]
-
Terkait Pajak, Iuran Tapera 3% Bisa Jadi Pengurang Penghasilan Bruto?
JAKARTA – Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2020 yang mengatur pemungutan iuran kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat sebesar 3%. Dari sisi pajak, apakah iuran tersebut dapat dibiayakan dan menjadi pengurang penghasilan bruto? Terkait hal ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) belum bisa memastikan apakah iuran yang dibebankan kepada pekerja […]
WA only