Author: Admin 10
-
Kejar target penerimaan, Ditjen Pajak tambah 18 KPP Madya
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana akan menambah 18 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya di berbagai Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak. Artinya, total KPP Madya pada tahun ini menjadi 30 KPP Madya dari jumlah yang sudah ada saat ini sebanyak 20 KPP Madya. Cara ini bertujuan untuk menyasar wajib pajak (WP) strategis yang […]
-
Pemerintah Terapkan Sistem Digital untuk Layanan Publik
Jakarta. Mulai hari ini, pemerintah bakal memperluas penerapan sistem digital untuk pelayanan publik di seluruh Indonesia. Dengan upaya ini, pelayanan publik seperti retribusi pelayanan pasar, parkir, pajak kendaraan bermotor, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa dibayar secara non-tunai lewat layanan elektronik. “Dengan menggunakan QR code dan e-payment,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan […]
-
Pemerintah Tebar Insentif ke Pengusaha, PPh Bisa Turun Rp 80 Triliun
RUU Omnibus Law Perpajakan diyakini bakal menjadi motor peningkatan investasi hingga penguatan ekonomi RI. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan, dalam omnibus law perpajakan, ada enam pilar, 14 kebijakan, dan beberapa peraturan yang terdampak. Di antaranya, UU PPh, UU PPN, UU KUP, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU PDRB, dan UU Pemda. “Pilar pertama […]
-
BI Ingin Tahun Ini Bayar Pajak Motor dan Mobil Secara Online
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berharap tahun ini semua transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bisa dilakukan secara online. Hal ini sejalan dengan langkah BI yang selama ini mendorong elektronifikasi yang tidak hanya di pusat tapi juga hingga ke daerah. “Target 2020 bagaimana kita elektronifikasi pajak kendaraan bermotor (PKB),” kata Perry di Gedung Kemenko Perekonomian, […]
-
Kemenkeu akan tegas ciptakan level of playing field dalam perdagangan elektronik
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersikap tegas untuk menciptakan level of playing field dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ini lantaran, ketentuan pemerintah untuk menarik pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada perusahaan digital asing. Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau RUU omnibus law perpajakan yang dihimpun Kontan.co.id dalam Pasal […]
WA only