JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersikap tegas untuk menciptakan level of playing field dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ini lantaran, ketentuan pemerintah untuk menarik pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada perusahaan digital asing.
Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau RUU omnibus law perpajakan yang dihimpun Kontan.co.id dalam Pasal 15 ayat 2 menyebutkan akan mewajibkan pengenaan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Setali tiga uang, PPN itu akan disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri, dan/atau PPMSE dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri.
Dalam beleid tersebut juga menegaskan, bahwa ada cara lain untuk menyisir kewajiban perpajakan perusahaan digital luar negeri. Pada Pasal 15 ayat 3 bilang Kemenkeu mewajibkan pengenaan pajak konsumen bagi pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri untuk dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.
Di sisi lain, status kedudukan pedagang luar negeri merupakan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli barang di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik.
Sementara penyedia jasa luar negeri merupakan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan transaksi dengan penerima jasa di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan, pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan PPN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri,” sebagaimana Pasal 15 ayat 6, RUU omnibus law perpajakan.
TARIK PPh PMSE LUAR NEGERI
Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan Pajak PPh.
Selanjutnya, dalam Pasal 16 ayat 2 mengatur ketentuan kehadiran ekonomi signifikan berupa:
- omzet konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu
- penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau
- jumlah pengguna aktif media digital.
PPh perusahaan digital luar negeri atau pajak transaksi elektronik nantinya akan dibayar dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri itu sendiri. Atau, bisa juga dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memenuhi kewajiban PPh.
“Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah,” dikutip dari Pasal 16 ayat 6, RUU omnibus law perpajakan.
Di sisi lain, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai kehadiran ekonomi signifikan, tata cara pembayaran, dan pelaporan PPh atau pajak transaksi elektronik, tata cara penunjukan perwakilan, diatur dengan Peraturan Menteri.
Sebagai catatan beleid ini menyampaikan penetapan sebagai bentuk usaha tetap tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE ?luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dikenakan pajak transaksi elektronik.
Informasi saja, sebelumnya Kemenku hanya mewajibkan perusahaan digital luar negeri untuk menarik PPN. Sebab, untuk pengenaan PPh masih menunggu konsensus pajak ekonomi digital dari Organization of Economic Co-opration and Development (OECD).
Sumber: kontan.co.id
WA only
Leave a Reply