Author: Admin 10
-
Pemerintah Bakal Beri Sanksi Buat Pemda yang Pungut Pajak Berlebihan
JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang masih melakukan pemungutan pajak berlebih atau excessive pajak. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang sinkron antara pusat dengan daerah. Adapun investasi itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus […]
-
Langkah DJP Tutup Kekurangan Pajak Akibat Omnibus Law
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan langkah antisipasi dalam mencegah penurunan penerimaan pajak karena berlakunya omnibus law perpajakan. Salah satu upayanya adalah bagaimana meningkatkan basis perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, omnibus law akan memberikan data perpajakan yang lebih banyak bagi DJP. Tak hanya itu, para wajib pajak yang sudah terdaftar […]
-
Dorong Insentif Pajak, Pengamat: Akan Tumbuhkan Produk Berdaya Saing
Pemerintah didorong untuk memberikan insentif bagi dunia usaha yang menyiapkan dana riset khusus untuk pengembangan usahanya. Pemberian alokasi dana khusus untuk riset diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi semakin ketatnya persaingan global. Partner Tax Research & Training Services Danny Darussalam Tax Centre (DDTC), Bawono Kristiaji mengungkapkan kemampuan mengembangkan produk inovatif dan teknologi bisa […]
-
Lewat Omnibus Law, Pemerintah akan Evaluasi Perda Investasi
JAKARTA — Pemerintah pusat akan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah (perda) yang mengatur pajak dan retribusi daerah melalui Omnibus Law Perpajakan. Evaluasi dilakukan seiring dengan upaya pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan di tingkat daerah dengan kebijakan fiskal nasional, terutama untuk meningkatkan investasi. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menjelaskan, evaluasi dilakukan Kemenkeu bersama dengan […]
-
Omnibus Law Perpajakan atur rasionalisasi pajak daerah dan evaluasi perda
JAKARTA. Salah satu substansi yang akan diatur pemerintah pusat dalam Omnibus Law Perpajakan ialah mengenai rasionalisasi daerah. Hal tersebut dalam rangka menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Astera Primanto Bhakti menjelaskan, prinsipnya kebijakan rasionalisasi pajak daerah terdiri dari dua hal . Pertama, penentuan tarif tertentu atas pajak daerah yang […]
WA only