Author: Admin 10
-
Barang Bawaan Tak Boleh Lebihi 500 US Dollar
Customer Service (CS) bandara memiliki peranan penting dalam upaya melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya melalui Comunity Protector . Hal yang sering terjadi yaitu banyaknya terjadi kasus penangkapan Narkoba di bandara. CS bandara juga berperan dalam pembatasan masuknya barang-barang ekspor dan impor. Untuk pembatasan angka maksimal nilai barang yang ditetapkan yakni sebesar 500 US Dollar. […]
-
Pemkot Depok Tekankan Pemberlakuan Sanksi bagi ASN yang Telat Bayar Pajak
Kewajiban pajak harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan usaha agar tidak terkena sanksi. Seperti yang diketahui penyumbang terbesar penerimaan negara adalah subjek pajak atau yang bisa disebut wajib pajak, salah satunya adalah wajib pajak orang pribadi. Penerimaan negara digunakan sebaik-baiknya untuk membangun dan memakmurkan negara. Tanpa adanya wajib pajak, pemerintah […]
-
Tepuk Riuh Pengusaha Sambut Omnibus Law Perpajakan
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan enam poin utama omnibus law perpajakan di depan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Saat Sri Mulyani mengatakan melalui omnibus law tarif pajak penghasilan (PPh) badan atau korporasi diturunkan, pengusaha yang berkumpul dalam business gathering tersebut bertepuk tangan riuh. Sebab, dari tarif 25 persen yang saat ini berlaku, […]
-
Pidana Pajak Korporasi PT GSG, Potensi Kerugian Negara Rp 9 M
Jakarta – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat mengungkap kasus tindak pidana perpajakan korporasi yang melibatkan PT GSG pada tahun 2019. Potensi kerugian pendapatan negara akibat tindak pidana ini kurang lebih Rp 9 Miliar. “Keberhasilan penyidik tindak pidana perpajakan korporasi ini merupakan yang pertama di Ditjen Pajak,” kata Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta […]
-
RUU Omnibus Law Perpajakan Belum Bisa Segera Dibahas DPR, Ini Sebabnya
Komisi XI menyatakan pembahasan RUU Omnibus Law perihal ketentuan dan fasilitas perpajakan tidak serta merta dapat langsung ditindaklanjuti komisinya, meski draft RUU itu diklaim telah disampaikan ke DPR. Anggota Komisi XI DPR Andreas Susetyo mengatakan terdapat rangkaian proses politik yang harus dilalui untuk bisa membahas suatu rancangan peraturan. Langkah pertama yang harus dilalui yaitu menggelar […]
WA only