Author: Admin 10
-
Pajak Siap Menyasar E-commerce
JAKARTA. Buat para pelaku e-commerce bersiaplah. Pemerintah bakal mmenarik pajak perdagangan melalui siste elektronik (PMSE), baik ritel online, marketplace, hingga perusahaan digital raksasa. Aturan mainnya tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian alias Omnibus Law Perpajakan. Dalam draf RUU yang KONTAN terima, pemerintah akan memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak […]
-
DPR Masih Tunggu Draf Omnibus Law dari Pemerintah
Jakarta, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan pihaknya belum juga menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang diinisiasi pemerintah hingga hari ini, Kamis (6/2). “Omnibus Law itu belum dirapimkan, belum masuk secara resmi. Kita belum terima di dalam,” ujar Aziz di kompleks parlemen, Jakarta. Dengan demikian, kata Aziz, pihaknya belum bisa merespons sejumlah kendala atau kekhawatiran dalam draf […]
-
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Diserahkan ke DPR Pekan Depan
Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan segera diserahkan dalam waktu dekat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hingga saat ini, RUU Omnibus law tersebut masih digodok di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. “Pak Menko (Airlangga Hartarto) akan yang serahkan kita udah sepakat. Kira-kira minggu depan nanti kita […]
-
Ketua DPR Belum Terima Draf Omnibus Law Perpajakan
Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan belum menerima draf omnibus law Rancangan Undang-undang terkait Perpajakan dari pemerintah. Karena itu, DPR belum dapat menindaklanjuti draf itu dengan menggelar rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah. “Mungkin sudah dikirim tapi kami belum terima secara resmi oleh pimpinan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Menurut […]
-
Sri Mulyani Kaji Pembebasan PPN Demi Genjot Penerimaan Pajak
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini pemerintah baru bisa memungut separuh dari total potensi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Karena itu, ia kini tengah mengkaji kembali apabila diperlukan perubahan ketentuan untuk menggenjot penerimaan pajak dari sektor tersebut. “Di PPN, kami baru memungut sekitar 50 persen dari potensi yang bisa kami pungut,” ujar Sri […]
WA only