Author: Admin 10
-
Batas Bea Impor Diubah, Asosiasi E-Commerce: Dampak ke Transaksi Kecil
Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) menyebut perubahan batas nilai barang impor yang terkena bea masuk dan pajak tak berdampak signfikan terhadap transaksi e-commerce. Pasalnya, , jumlah transaksi perdagangan e-commerce lintas batas (cross border) atau impor kiriman hanya mencapai 5% dari keseluruhan transaksi. “Kecil, tidak sampai double digit. Besarannya 5%, jadi tidak ada dampak signifikan dari kebijakan ini,” […]
-
BI Ramal Ekonomi RI Tumbuh di Bawah 5,1 Persen pada 2019
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah 5,1 persen pada 2019. Artinya, laju ekonomi tahun lalu melambat dibandingkan periode sebelumnya yang masih bisa tumbuh 5,17 persen. Proyeksi itu juga lebih rendah dari outlook pemerintah sebesar 5,1 persen. Begitu pula dengan target awal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 5,3 […]
-
Diubah, Ini Ketentuan Baru Pembebasan PPN Buku Pelajaran Umum
Pemerintah mengubah ketentuan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Ketentuan yang baru dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.5/PMK.010/2020. Dalam beleid ini ditegaskan buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. […]
-
Menteri Sri bebaskan pajak buku pelajaran dan agama
JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk buku pelajaran, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2020 tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Beleid yang diteken Sri […]
-
Proyek Nuklir Masuk Draf Omnibus law
JAKARTA. Pemanfaatan energi nuklir untuk kelistrikan masih menimbulkan polemik. Salah satu pihak yang menolak melontarkan argumentasi tentang aspek keamanan. Meski demikian, pemerintah memasukkan opsi pengembagan tenaga nuklir dalam draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Harapannya, pemanfaatan energi nuklir, terutama untuk mendukung kelistrikaan, memiliki regulasi yang kuat sehingga memberikan kepastian hukum dan investasi. Kepala […]
WA only