Author: Admin 10
-
Wahai Aparat, Usut Tuntas Dugaan Tiga Pelanggaran Berat BPN
PUSAT Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center mendorong agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas adanya dugaan tiga pelanggaran berat yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur. Direktur CRC, Anton Ramadhan membeberkan tiga ‘dosa’ BPN, antara lain dugaan pungli pada pengurusan Pertimbangan Teknis (Pertek) Pertanahan, pelanggaran terkait alih fungsi lahan pertanian untuk dijadikan fungsi […]
-
Ini Tahapan Bikin EFIN untuk WP Badan
JAKARTA, – Kewajiban melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tidak hanya untuk wajib pajak (WP) orang pribadi, tetapi juga WP badan. Namun, tenggat waktu pelaporan SPT tahunan untuk WP badan berselang 1 bulan dari WP orang pribadi, persisnya pada pada 31 April. Adapun pelaporan SPT tahunan untuk WP badan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang […]
-
Mendikbud Nadiem Gandeng Netflix, Pengamat: Bukan Terobosan
Jakarta, – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menggandeng Netflix untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri perfilman di Indonesia. Namun, kerja sama ini dikritik oleh Direktur Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi. Heru mengatakan sebelum bekerja sama, Kemendikbud harus melihat dulu kejelasan badan hukum Netflix di Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik disebutkan […]
-
Omnibus Law Perpajakan Diharapkan Dorong Kepatuhan Pajak
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah akan melanjutkan aturan dan kebijakan perpajakan yang lebih baik lagi sehingga lebih mendorong partisipasi pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam kesempatan itu, Wamenkeu memaparkan Omnibus Law Perpajakan yang akan dibahas Pemerintah dengan DPR dalam waktu dekat ini. “Dalam Omnibus Law […]
-
Aturan Baru Impor Barang via E-Commerce Mulai Berlaku Akhir Januari 2020
Jakarta – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.04/2019 dan akan mulai berlaku pada 30 Januari 2020. Dalam aturan ini, DJBC menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya USD 75 menjadi USD 3 per kiriman. Sedangkan pungutan pajak […]
WA only