Jakarta, – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menggandeng Netflix untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri perfilman di Indonesia. Namun, kerja sama ini dikritik oleh Direktur Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi.
Heru mengatakan sebelum bekerja sama, Kemendikbud harus melihat dulu kejelasan badan hukum Netflix di Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik disebutkan perusahaan seperti Netflix harus memiliki badan usaha tetap di Indonesia.
“Nah, sudah ada PT atau badan hukum Indonesia belum Netflix?,” ujar Heru Sutadi dalam pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Senin (13/1/2020).
Heru menambahkan kerja sama ini jauh di bawah ekspektasi publik akan sosok pembaru dan diharapkan memberikan terobosan dari Nadiem. Publik mengharapkan Kemendikbud dan Pustekkom dan produser film Indonesia serta industri kreatif bisa mandiri bikin platform sendiri seperti Nadiem bangun Gojek.
“Kalau hanya gabung ke Netflix, enggak perlu seorang lulusan Harvard [University] yang kesohor, teman-teman YouTuber yang pendidikannya di pelosok daerah juga bisa berpikir seperti itu,” jelasnya.
“Jadi kerja sama dengan Netflix bukan terobosan tapi kebobolan kita. Hal ini karena pemerintah sendiri mengejar pajak platform OTT termasuk Netflix.”
Pekan lalu Kemendikbud dan Netflix menjalin kerja sama di bidang perfilman khususnya penulisan naskah. Kerja sama ini bernilai US$1 juta atau setara Rp 14 miliar.
Di sisi lain, Netflix sedang disoroti karena belum membayar pajak dari bisnis di tanah air. Netflix memanfaatkan celah dari belum adanya regulasi yang jelas soal bisnis over the top (OTT).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sedang mengusulkan aturan omnibus law perpajakan di mana salah satunya pemerintah bisa menarik pajak terhadap perusahaan yang tidak memiliki kantor tapi berbisnis di Indonesia. Aturan ini akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sumber: cnbcindonesia.com
WA only
Leave a Reply