Author: Admin 15
-
Dorong Peningkatan Investasi, Dewan Nasional KEK Minta Badan Usaha dan Pelaku Usaha Manfaatkan Fasilitas Fiskal
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) meminta kepada Badan Usaha (BU) dan Pelaku Usaha (PU) untuk memanfaatkan fasilitas fiskal dan kemudahan yang diberikan dengan adanya UU Cipta Kerja. Pernyataan itu, disampaikan Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Elen Setiadi, dalam diskusi Implementasi UU Cipta Kerja dalam percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan tema ‘Optimalisasi Pemanfaatan […]
-
Terbitkan 2 Seri SUN Untuk Tax Amnesty, Pemerintah Raup Dana Rp1,91 Triliun
JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan imbal hasil (yield) yang akan ditawarkan pada transaksi private placement Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty. Dikutip dari keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan pada Sabtu (27/8/2022), pemerintah menerbitkan2 seri SUN untuk transaksi private placement tersebut. […]
-
Fraksi DPR Ingatkan Pemerintah untuk Terus Tingkatkan Tax Ratio
Sejumlah fraksi di DPR meminta pemerintah untuk terus mengoptimalkan penerimaan perpajakan sehingga rasio pajak (tax ratio) dapat ikut meningkat. Anggota DPR Fraksi PDI-P Abidin Fikri mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan perpajakan ketika perekonomian sudah berangsur pulih. Menurutnya, kinerja penerimaan tersebut juga akan tercermin dari rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB). “Fraksi PDIP Perjuangan berpendapat […]
-
Sri Mulyani: Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 2.000 T Tahun Lalu
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.000,7 triliun pada tahun lalu, tumbuh 9,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja pemerintah meningkat signifikan, terutama sejak pandemi Covid-19 pada 2020. “Belanja pemerintah pusat yang menembus Rp 2.000 triliun untuk pertama kalinya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8). Realisasi belanja pemerintah pusat […]
-
Disetujui DPR, Filipina Naikkan Tarif Pajak Efektif Sektor Tambang
Komite Keuangan DPR Filipina menyetujui implementasi rezim pajak baru yang menyebabkan kenaikan tarif pajak efektif untuk sektor pertambangan. Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda mengatakan perubahan rezim tersebut diharapkan mampu menambah pundi-pundi penerimaan negara hingga P37,5 miliar atau sekitar Rp9,9 triliun pada tahun pertama implementasinya. “Komite Keuangan DPR menyetujui RUU yang mengusulkan rezim fiskal yang […]
WA only