Author: Admin 15
-

Jokowi: Uang Rakyat dari Pajak Dibelanjakan Produk Impor, Bodoh Sekali Kita
Jakarta. Presiden Jokowi mengungkapkan kekeselannya karena ada kementerian dan lembaga juga pemerintah daerah yang masih belanja produk impor. Padahal, uang yang dibelanjakan tersebut berasal dari uang dan pajak rakyat. “Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja […]
-

Kabar Baik! Anies Gratiskan Pajak Rumah dengan NJOP di Bawah Rp2 Miliar
JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah warga Ibu Kota dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran PBB-P2 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. “Seperti diketahui, pajak daerah memiliki […]
-

Tinggal 16 Hari, Ini Tata Cara Lapor Harta PPS via DJP Online
JAKARTA. Pelaporan harta dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tinggal 1 bulan lagi atau tepatnya sampai 30 Juni 2022. Lewat dari itu, siap-siap para wajib pajak bakal terkena sanksi administratif hingga pidana. Dikutip dari laman pajak.go.id/pps, Selasa (14/6/2022), jumlah nilai harta bersih yang diungkap para wajib pajak (WP) dalam PPS tembus Rp 163,18 triliun. Harta diungkap […]
-

Setoran Perpajakan Diprediksi Tembus Rp 1.784 Triliun
Jakarta. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan penerimaan perpajakan 2022 diperkirakan tembus Rp 1.784 triliun atau tumbuh 15,3%. Prediksi tersebut melampaui target penerimaan perpajakan dalam APBN 2022 sebesar Rp 1.510 triliun. Mengutip Antara, perkiraan penerimaan pajak Rp 1.784 triliun meliputi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 299 triliun yang lebih tinggi dari […]
-

Beda Suara dengan Sri Mulyani, Banggar DPR Tegur Dirjen Pajak. Ada Apa?
JAKARTA. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR menegur Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan karena sempat mematok target rasio perpajakan atau tax ratio yang terlalu tinggi, yakni mencapai 11 persen. Target itu lebih tinggi dari yang dikehendaki Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam […]
WA only