Author: Admin 12
-

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan
Pemerintah Irlandia memastikan kebijakan relaksasi pajak akan berlanjut untuk anggaran negara 2022. Menteri Keuangan Pascal Donohoe mengatakan kebijakan insentif pajak tetap masuk dalam rencana anggaran pemerintah tahun depan. Nilai anggaran berkaitan dengan kebijakan pajak yang berlaku ditetapkan senilai €500 juta atau sekitar Rp8,2 triliun. “Langkah-langkah di bidang pajak senilai €500 juta, termasuk upaya meningkatkan pendapatan […]
-

UU HPP, BKF: Tarif Pajak Karbon Bisa Disesuaikan
Kementerian Keuangan menyebutkan ketentuan tarif pajak karbon seperti diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Analis Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febri Pangestu mengatakan UU memberikan ruang bagi pemerintah menaikkan tarif pajak karbon dari saat ini Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) […]
-

Negara Ini Kukuh Tolak Pajak Karbon, Pilih Cara Lain Tekan Emisi
Pemerintah Australia menegaskan tidak akan memilih pengenaan pajak karbon sebagai upaya memitigasi perubahan iklim. Otoritas tetap bersikukuh meski desakan datang dari sejumlah kelompok. Menteri Energi Angus Taylor mengatakan warga Australia tetap berkomitmen mengatasi persoalan emisi karbon tetapi tidak dengan cara mengenakan pajak karbon. Menurutnya, alternatif yang dapat dilakukan yakni dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. “Ada […]
-

Lakukan Reformasi Pajak, Pemerintah Adopsi Rekomendasi Internasional
Pemerintah Italia merilis kerangka kerja agenda reformasi pajak. Rekomendasi internasional dijadikan acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan ini. Menteri Ekonomi dan Keuangan Daniele Franco mengatakan salah satu kerangka kerja reformasi pajak adalah menangkal praktik penghindaran pajak. Dia menyebutkan praktik tersebut tidak hanya menggerus sumber penerimaan tetapi ikut menghambat pertumbuhan ekonomi domestik. “Upaya melawan penghindaran pajak adalah […]
-

Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini
Wajib pajak badan UMKM masih dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) meskipun sudah tidak bisa lagi menggunakan rezim PPh final PP 23/2018. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (18/10/2021). Fasilitas yang dimaksud adalah pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto […]
WA only