Negara Ini Kukuh Tolak Pajak Karbon, Pilih Cara Lain Tekan Emisi

Pemerintah Australia menegaskan tidak akan memilih pengenaan pajak karbon sebagai upaya memitigasi perubahan iklim. Otoritas tetap bersikukuh meski desakan datang dari sejumlah kelompok.

Menteri Energi Angus Taylor mengatakan warga Australia tetap berkomitmen mengatasi persoalan emisi karbon tetapi tidak dengan cara mengenakan pajak karbon. Menurutnya, alternatif yang dapat dilakukan yakni dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

“Ada banyak ide [mengatasi perubahan iklim], tapi pajak karbon bukan tujuan kita,” katanya, dikutip Selasa (12/10/2021).

Taylor mengatakan publik Australia tidak ingin mengeluarkan biaya energi yang lebih besar karena pengenaan pajak karbon pada industri. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan strategi agar penanganan isu perubahan iklim berjalan tanpa membebani masyarakat luas.

Saat ini, Taylor tengah menyerukan sektor korporasi agar mencocokkan data emisi mereka dengan Commonwealth’s transparency. Menurutnya, semua perusahaan di Australia memiliki komitmen yang baik untuk menangani persoalan lingkungan bersama-sama.

Dia menjelaskan pemerintah berencana merilis data produksi emisi setiap kuartal. Dengan metode tersebut, produksi emisi oleh korporasi di Australia akan lebih terkontrol.

“Kami tidak ingin melihat industri-industri itu rusak parah. Mereka hanya perlu beradaptasi,” ujarnya, dilansir theaustralian.com.au.

Parlemen pada masing-masing negara bagian di Australia telah menyusun langkah untuk mencapai net-zero emission. Meski demikian, parlemen Queensland juga mendesak Perdana Menteri Scott Morrison membuat komitmen yang lebih tegas untuk penanganan isu perubahan iklim menjelang KTT Perubahan Iklim atau Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow, bulan depan.

Adapun hingga kini, Morrison belum mengkonfirmasi jalur yang dipilih pemerintah untuk mencapai net-zero emission maupun kehadirannya dalam KTT Perubahan Iklim.

Sebagai informasi, pemerintah Australia pernah mengenakan pajak karbon pada 2012 dengan menyasar perusahaan penghasil emisi tertinggi. Perusahaan tersebut harus membayar AU$23 per ton emisi karbon yang dihasilkan. Meski demikian, senat memutuskan membatalkan kebijakan tersebut hanya dalam setahun setelahnya. 

Sumber: news.ddtc.co.id